Indonesia di Bawah Genggaman Tionghoa?

Daftar orang terkaya di Indonesia yang baru saja dirilis oleh majalah Forbes membuat mata saya mengernyit. Dari daftar 30 orang dengan networth tertinggi tersebut, 28 orang berasal dari etnis Tionghoa, 1 orang India, dan hanya 1 orang yang merupakan keturunan Indonesia asli. Sedangkan Indonesia merupakan Negara berpopulasi terbesar ke 4 di dunia dan dari 250 juta orang penduduknya, hanya sekitar 2.5 juta atau 1% adalah etnis Tionghoa.

Bukan merupakan rahasia lagi bahwasanya perekonomian Indonesia berada di bawah jaring-jaring etnis Tionghoa. Bila kita menelaah dan menelisik lebih jauh, hampir seluruh ekspor hasil Bumi Indonesia dan Impor kebutuhan pokok dijalankan oleh etnis Tionghoa. Bukan hanya itu, dari sisi komersil, hampir 100% mall yang ada di Indonesia adalah milik Tionghoa.

Mungkin anda berpikir, “Ok, memang merupakan hal yang disayangkan bila mereka menguasa ekonomi Indonesia. Tapi setidaknya, politik kita masih dikuasai oleh keturunan asli Indonesia”. Sayangnya pemikiran seperti ini adalah sangat naif. Bila kita melihat ke sisi media, sekali lagi kita dapat melihat bahwa industri ini juga dikuasai oleh konglomerat-konglomerat berdarah Tionghoa. Dan bila anda selama ini mengikuti pemilu-pemilu di Indonesia, tentunya anda paling tidak dapat merasakan bagaimana powerful-nya media elektronik dan cetak dalam merubah opini rakyat yang pada akhirnya juga akan dapat merubah hasil dari suatu pemilu. Sekarang, peran etnis Tionghoa dalam politik Indonesia juga sudah tidak terbatas di balik layar saja. Sudah mulai bermunculan tokoh- tokoh pemerintahan yang memiliki etnis Tionghoa, seperti contohnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dan mantan menteri Marie Elka Pangestu.

Tentunya hal ini bukanlah sebuah masalah apabila raihan gemilang ini datang dari kerja keras dan cara yang jujur. Sayangnya, sudah merupakan rahasia umum bahwa KKN tidak terlepas dari sukses mereka. Kolusi dan Nepotisme sudah menjadi hal yang lazim bagi mereka dalam menjalankan bisnis. Contohnya, walaupun perusahaan-perusahaan mereka melakukan tender yang bersifat publik untuk menentukan kontrak projek-projek besar, tidak jarang tender tersebut dimanipulasi dan projek berakhir di tangan saudara dan kenalan mereka yang juga kebanyakan etnis Tionghoa. Bukan hanya itu, bila upaya ini tidak berhasil, terkadang mereka juga tidak segan-segan melayangkan uang ke aparatur Negara yang korup. Jadilah ekonomi dan politik Indonesia terkonsentrasi pada satu etnis ras saja.

Tentunya artikel ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kebencian terhadap saudara-saudara kita tersebut. Hanya saja, kita sebagai penduduk Indonesia perlu membuka mata terhadap fenomena ini agar di masa depan kita dapat menemukan solusi yang tepat untuk masalah ini. Di satu sisi, asimilasi antar ras di Indonesia harus lebih ditingkatkan, agar terdapat kepercayaan antar ras terbangun dan tender-tender projek dapat berlangsung dengan objektif. Dari sisi pribumi yang kebanyakan mendominasi kursi pemerintahan juga harus meningkatkan integritas dan rasa bangga atas posisinya sebagai pelayan publik sehingga mereka memiliki nurani untuk melawan godaan korupsi. Tentunya saya percaya bahwa kerja keras harus diberikan reward, akan tetapi Indonesia memiliki sumber daya yang begitu besar, dan seharusnya pemerataan ekonomi dan kekuatan politik adalah sesuatu hal yang dapat dicapai.

Tentang Penulis

Steven Kester Yuwono

Steven Kester Yuwono adalah CTO dan Co-Founder dari Jurnal Kebenaran. Saat ini Kester sedang menyelesaikan studi PhD ilmu komputer di bidang Natural Language Processing, dimana Kester berharap aplikasi dari risetnya dapat membawa dampak positif di bidang kesehatan. Kester yang juga merupakan antusias gitar dan badminton ini juga memiliki minat besar dalam menjelajahi bagaimana teknologi dapat membawa perubahan di berbagai industri.