Program “Galau” Rumah DP 0 Rupiah

“Kuncinya adalah keberpihakan” adalah kalimat favorit Anies Baswedan setiap kali saingan politiknya berusaha menggali lebih jauh program-program kerja dari Anies. Tapi tampaknya, keberpihakan saja tidaklah cukup untuk menciptakan kebijakan yang apik untuk suatu daerah, terlebih lagi ketika daerah yang dimaksud adalah ibukota Negara sebesar Indonesia. Bagaimanapun juga, suatu kebijakan dalam pemerintahan memerlukan banyak sumber daya untuk dapat terlaksana dengan lancar, baik itu dalam bentuk biaya, aset fisik, sumber daya manusia, dan yang terpenting adalah kapasitas perencanaan dan eksekusi yang mumpuni.

Sayangnya, tidak banyak warga Jakarta yang sadar akan lubang-lubang dalam kebijakan yang dielu-elukan oleh pasangan Anies-Sandi ketika Pilkada DKI berlangsung. Walaupun sebenarnya wajar bagi warga Jakarta untuk tidak menyadari adanya lubang-lubang tersebut ketika pasangan yang mengusung kebijakannya sendiri nampaknya tidak sadar akan kekurangan tersebut.

Wakil Gubernur Terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno saat Diwawancara Rabu, 12 Juli 2017 (Source: Kompas)

Program Asal dan Plin-Plan

Ketidaktahuan ini terbukti dari bagaimana detail dari kebijakan Anies-Sandi kerap berubah setiap kali mereka ditanyakan lebih jauh mengenainya. Awalnya Anies-Sandi pernah mengatakan bahwa program tersebut bentuknya adalah rumah, lalu kemudian berubah menjadi rumah susun yang didirikan oleh pemerintah daerah. Beberapa saat kemudian mereka juga mengatakan bahwa program tersebut bukanlah program rumah DP 0%, namun program rumah dengan DP 0 Rupiah, hingga kemudian pernah di salah satu debat mereka mengatakan bahwa program tersebut bentuknya adalah dalam bentuk pendanaan atau kredit saja, dan bukan merupakan proyek pembangunan (Source: detik.com).
Penulis sendiri pernah menuliskan suatu analisa mengenai implikasi-implikasi ekonomi yang muncul apabila kita berbicara mengenai program DP 0 Rupiah. Dan harus diakui, program tersebut memiliki tantangan yang sangat besar untuk dapat dijalankan dengan rambu-rambu yang Anies-Sandi terapkan karena tidak memikirkan implikasi terhadap besarnya cicilan, stabilitas ekonomi, dan celah yang besar untuk dapat disalahgunakan.

[Baca: Lampu Merah Program DP 0%]

Walau begitu, setidaknya ketika artikel tersebut ditulis, keberpihakan yang selalu menjadi mantra Anies-Sandi masih berada pada rakyat kecil. Sekarang? Tidak lagi.

Dari Maksimum Menjadi Minimum Rp 7 Juta/Bulan

Ketika pertama diluncurkan, sangat jelas bahwa Anies-Sandi mengatakan bahwa mereka yang berhak untuk berpartisipasi dalam program ini adalah keluarga yang pendapatan gabungannya di bawah Rp 7 juta/bulan dengan beban cicilan hunian 2,3 juta/bulan (Source: detik.com). Walaupun angka cicilan tersebut terkesan terlalu besar untuk mereka yang berpenghasilan maksimum Rp 7 juta/bulan, pesan yang dikirimkan Anies-Sandi sangat tegas, program ini adalah program untuk keluarga berpenghasilan rendah.

Sekarang, ketika Pilkada sudah usai dan popularitas tidaklah sepenting dulu lagi, barulah Anies-Sandi memutar otak untuk menambal kebijakan mereka yang penuh lubang. Hasilnya? Tampak bahwa tidaklah segampang itu untuk memperbaiki kebijakan yang memiliki kelemahan secara fundamental. Dan seperti layaknya bangunan dengan fondasi seadanya, kamu tidak bisa terlalu ambisius untuk membangun bangunan yang terlalu tinggi di atasnya.

Dengan tanpa rasa bersalah Sandiaga Uno mengeluarkan pernyataan bahwa program DP 0 Rupiah ini hanya akan berlaku untuk mereka yang memiliki pemasukan Rp 7-10 juta/bulan. Bukan hanya itu, mereka yang berpenghasilan Rp 7 juta/bulan saja belum tentu dapat menjadi partisipan dalam program ini. Sandi menegaskan bahwa hal yang terpenting untuk dapat turut serta dalam program ini adalah seberapa besar kemampuan keluarga tersebut dapat menyisihkan penghasilannya untuk cicilan rumah (Source: Kompas).

Tentu bila kita berbicara secara komersil, tidak ada yang salah dari pernyataan ini. Langkah-langkah yang diambil oleh Anies-Sandi dengan pernyataan baru ini sangat logis bila kita ingin menjaga credit rating atau kelayakan pinjaman dari peserta program.

Yang menjadi masalah adalah target kebijakan DP 0 Rupiah yang berubah secara drastis. Benar, sangat drastis. Sulit rasanya untuk mengiyakan nosi bahwa mereka yang berpenghasilan Rp 7-10 juta/bulan adalah orang-orang yang berpenghasilan rendah, sedangkan gaji lulusan S1 di Jakarta saja tidak jarang di bawah Rp 5 juta/bulan.

Benahi yang Satu, Lubangi yang Lainnya

Dengan ketentuan seperti di atas, tentunya muncul pertanyaan-pertanyaan baru mengenai kebijakan unggulan Anies-Sandi ini. Apakah target kebijakan masih relevan? Apakah pemasukan Rp 7-10 juta/bulan benar tergolong penghasilan rendah? Sebesar apakah jumlah orang yang akan tertolong dengan program ini? Bukankah lingkup program ini menjadi sangat sempit? Apa yang akan terjadi apabila di tengah jalan ternyata orang tersebut memiliki kenaikan pemasukan yang cukup signifikan? Dan yang paling penting dan memilukan, bagaimana nasib mereka yang berpenghasilan di bawah Rp 7 juta/bulan?

Masih sangat jelas di ingatan penulis ketika Anies mengatakan bahwa salah satu yang terpenting bagi rakyat Jakarta adalah untuk dibina harga dirinya sebagai manusia. Salah satunya adalah dengan program DP 0 Rupiah untuk menimbulkan rasa percaya diri dan harga diri mereka.

Pada akhirnya, yang dilakukan Anies-Sandi selayaknya menambal suatu tembok dengan menggunakan batu bata dari tembok lain, menutupi lubang yang satu dengan membuka lubang di tempat lain.  Anies-Sandi memang telah berhasil mengurangi keraguan dalam kelancaran kredit perumahan dengan menaikkan batas minimum pemasukan peserta.  Anies-Sandi juga telah berhasil mengurangi risiko sistematis dalam ekonomi di mana pemberi pinjaman tidak mengetahui kualitas finansial peminjam dengan memberikan range penghasilan yang cukup sempit. Anies-Sandi juga tidak perlu begitu takut lagi bahwa program tersebut akan disalahgunakan karena mereka yang berpenghasilan di antara Rp 7-10 juta kemungkinan akan bersenang hati menggunakan program ini tanpa “menjual” haknya kepada orang lain. Akan tetapi, Anies-Sandi sepertinya sudah lupa akan siapa yang sebenarnya ingin mereka bantu pada awalnya.

Poster Kampanye Anies-Sandi untuk Pilkada 2017 (Source: jakartamajubersama.com)

Tentang Penulis

Aditya Aulia Wibowo

Aditya Aulia Wibowo adalah CEO & Co-Founder dari Jurnal Kebenaran. Aditya yang lulus dengan gelar Bachelor of Social Science in Economics (Hons) memiliki rasa ingin tahu yang besar dalam mekanisme pengambilan keputusan dari kaca mata Behavioral Economics. Aditya percaya bahwa pemahaman tertinggi terhadap suatu isu datang dalam bentuk empati, dan oleh karenanya Aditya menghargai proses diskusi terbuka.