Rangkuman: Belenggu Freeport di Papua

Pemerintah Indonesia vs Freeport

Sekali lagi Indonesia berseteru dengan PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan (FCX), sebuah perusahaan dari Amerika Serikat. Pertikaian pemerintah Negara Indonesia dengan perusahaan terbesar ke 155 dalam Fortune 500 ini bersumber dari Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017 di bidang pertambangan yang mengharuskan semua perusahaan yang memiliki Kontrak Karya (KK) dengan pemerintah Indonesia untuk  merubah kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar dapat terus beroperasi di Indonesia.

Berbeda dengan KK yang menempatkan pemerintah Indonesia dan Freeport dalam kedudukan yang setara, IUPK memberikan posisi yang lebih kuat ke pemerintah Indonesia selaku pemberi izin usaha. Freeport sendiri masih memiliki KK yang baru akan habis masa berlakunya pada tahun 2021.

Richard C Adkerson yang merupakan CEO dari induk usaha PTFI sendiri tegas menolak IUPK yang diajukan pemerintah Indonesia pada tanggal 10 Februari 2017 lalu. Pasalnya, bila Freeport harus tunduk pada hukum yang berlaku sekarang, perusahaan raksasa itu harus melakukan divestasi (penjualan saham) perusahaannya di Indonesia sebesar 51%, jauh lebih besar dari angka 30% yang ditetapkan dalam Kontrak Karya. Dengan divestasi ini, maka pemerintah Indonesia akan memiliki andil terbesar dalam PTFI yang dianggap sudah mengeruk profit fantastis selama puluhan tahun tanpa memberikan kontribusi yang substansial di tanah Papua. Dari sisi pajak juga Freeport akan diharuskan untuk mengikuti aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, berbeda dengan KK di mana aturan pajaknya sudah disepakati dan tidak akan berubah hingga kontrak berakhir (Source: Detik).

Richard C Adkerson
Richard C. Adkerson (Source: Forbes)

Freeport-McMoRan yang saat ini masih menggenggam 90.64% saham PTFI juga diharuskan untuk membangun pabrik pemurnian (smelter) sesuai dengan UU Minerba Nomor 4 tahun 2009 (Source: Kompas).

Perubahan terhadap penerimaan Negara dari Freeport ini dianggap wajar. Pasalnya, selama ini Freeport hanya membayarkan royalti sebesar 1% dari operasi mereka yang berhubungan dengan penambangan emas dan perak. Angka yang terhitung relatif rendah ini ditargetkan untuk ditingkatkan hingga 3,75% untuk emas dan 3.25% untuk perak (Source: Forbes).

Chappy Hakim, presdir PTFI yang diharapkan oleh FCX dapat bermanuver memimpin PTFI di tengah ketidakpastian hukum di Indonesia resmi mengundurkan diri setelah adanya skandal ini. Jelas saja FCX yang sahamnya anjlok paska penahanan izin ekspor konsentrat tembaga sejak 10 Februari 2017 lalu gusar dengan akrobat yang dilancarkan oleh pemerintah Indonesia. Tak main-main, Richard menyatakan bila tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai antara Freeport dan pemerintah Indonesia dalam waktu 120 hari, maka Freeport akan membawa pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional untuk menyelesaikan polemik ini (Source: Reuters). Ditanyakan mengenai retaliasi oleh Freeport, menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan bahwa pengajuan kasus ini ke Arbitrase Internasional adalah hak legal dari Freeport. Walaupun beliau tidak menginginkan dibawanya Arbitrase Internasional dalam kasus ini karena sifatnya akan merusak hubungan baik antara Indonesia dan freeport, Jonan menyatakan bahwa jalur ini tetap lebih baik daripada skenario di mana Freeport mengeksploitasi PHK pekerjanya sebagai cara mendesak pemerintah Indonesia (Source: The Jakarta Post).

[Baca: Rangkuman: Dibom Nuklir Antasari, SBY Menyalahkan Jokowi]

Chappy Hakim
Chappy Hakim (Source: CNBC)

Mengenal Sejarah Status Hukum Freeport di Indonesia

Dikutip dari jurnal berjudul “Development, Power, and the Mining Industry in Papua: A Study of Freeport Indonesia” yang ditulis oleh P. A. Rifai Hasan yang dipublikasikan oleh Journal of Business Ethics (2009), hadirnya Freeport di Indonesia berawal bersamaan dengan akhir dari rezim Soekarno yang jauh dari investasi asing. Di tahun 1967, Soeharto yang mengutamakan pembangunan melalui investasi pihak swasta kemudian mengundang Freeport untuk datang ke Jakarta untuk mendiskusikan kontrak tambang di Papua yang berakhir dengan penandatanganan Kontrak Karya sepanjang 30 tahun yang diberikan kepada PTFI selaku kontraktor eksklusif tambang Ertsberg di Papua. Keputusan ini sebenarnya dianggap kontroversial  pada saat itu, karena di mata hukum internasional, Indonesia tidak memiliki kekuasaan atas Papua Barat pada saat itu. Indonesia dan Amerika Serikat yang mengetahui dengan jelas status Papua Barat saat itu masih belum jelas di dalam Free Act of Choice yang disponsori oleh PBB seakan sengaja melupakan detail penting ini. Setelah melakukan uji kelayakan, PTFI memulai pembangunan proyek pada tahun 1970. Kota Tembagapura (coppertown) lahir pada tahun 1973, menandai dimulainya proyek Ertsberg di Papua. Berselang 3 tahun, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengakuisisi 8.5% saham PTFI yang dibeli dari Freeport Minerals Company dan beberapa penanam modal lainnya.

Eksplorasi dan ekspansi kapasitas di tambang milik Freeport terus berlangsung sampai dengan tahun 1991 di mana Kontrak Karya milik Freeport diperbaharui dengan masa berlaku sepanjang 30 tahun dengan kemungkinan perpanjangan dua kali 10 tahun, yang berarti Freeport berpotensi mendapatkan perlakuan khusus hingga tahun 2041 (Source: The Global Review).

Skandal Freeport di Indonesia

Selama 50 tahun kehadiran Freeport di Indonesia, Freeport tidak bisa dibilang bersih dari skandal. Di samping skandal pencemaran alam dan skandal “Papa Minta Saham” dengan ketua DPR RI Setya Novanto terkait perpanjangan kontrak (Source: Liputan 6)  yang dihadapinya, salah satu skandal terbesar Freeport terjadi pada Februari 2006 di mana terjadi bentrok antara warga setempat yang mendulang emas dari sisa-sisa limbah produksi Freeport dan petugas PTFI yang disertai aparat gabungan kepolisian.

Kronologi kejadian ini akan mengikuti pemaparan The Global Review (Source: The Global Review) yang dimotori oleh Global Future Institute.

Source: NPR

21 Februari 2006– Bentrokan yang berakhir penembakan terjadi antara warga dengan aparat gabungan kepolisian dan satpam freeport. Penduduk setempat kemudian menduduki jalan utama Freeport.

22 Februari 2006-  Sekelompok mahasiswa asal Papua merusak gedung Plasa 89 di Jakarta yang merupakan kantor dari PTFI.

23 Februari 2006- Terjadi unjuk rasa untuk menutup Freeport oleh Solidaritas Tragedi Freeport di depan Istana. Unjuk rasa serupa juga dilakukan di Manado oleh 50 mahasiswa asal Papua.

27 Februari 2006- Kantor PTFI di Plasa 89, Jakarta diduduki Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat.

28 Februari 2006- 8 orang anggota kepolisian terluka dalam bentrokan di kantor PTFI Jakarta.

1 Maret 2006-  Demo yang berlangsung selama 3 hari di kantor PTFI Jakarta berakhir. Penangkapan dilakukan kepada 8 aktivis LSM yang dianggap menyusup ke aksi oleh mahasiswa dari Papua. Terjadi demonstrasi di Makassar yang berakhir dengan perusakan Monumen Pembebasan Irian Barat.

3 Maret 2006- masyarakat Papua di Solo berdemonstrasi menentang Freeport.

7 Maret 2006- Jadwal penerbangan di bandar udara Moses Kilangin, Timika terganggu karena demonstrasi di Mile 28 yang terletak di dekatnya.

14 Maret 2006- Kerusuhan terjadi di checkpoint 28 di Timika dan Hotel Sheraton. Massa terlihat membawa senjata berupa tombak dan anak panah.

15 Maret 2006- Dua orang anggota kepolisian terluka anak panah dalam usaha pembubaran massa di Mile 28. Delapan orang yang diduga merusak Hotel Sheraton juga ditangkap.

16 Maret 2006- Tiga anggota Brimob dan satu intelijen TNI tewas dalam bentrokan berdarah dengan mahasiswa yang tergabung dalam Parlemen Jalanan dan Front Pepera PB Kota Jayapura yang terjadi di depan Kampus Universitas Cendrawasih, Abepura, Jayapura. Puluhan pendemo dan aparat juga terluka dalam bentrokan ini.

17 Maret 2006- Tiga warga Abepura, Papua, terluka setelah peluru yang ditembakkan anggota Brimob di depan Kodim Abepura memantul. Terjadi penganiayaan terhadap wartawan televisi yang berusaha meliput kejadian ini oleh Brimob, alat kerja mereka juga dirusak.

22 Maret 2006- Anggota Brimob yang sudah dalam kontisi kritis selama enam hari meninggal dunia.

23 Maret 2006- Lengser di lereng gunung pertambangan PTFI di Grasberg menimbun pekerja dan menelan 3 korban jiwa. Puluhan pekerja lainnya juga dikabarkan mengalami cedera.

23 Maret 2006- Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan bahwa pertambangan PTFI tidak memenuhi standard batas air limbah dan telah mencemari air laut dan biotanya.

18 April 2007- Mogok kerja dilalukan sekitar 9.000 pekerja Freeport. Kesepakatan tercapai pada tanggal 21 April yang juga termasuk peningkatan upah minimum.

Kontribusi Freeport

Tentunya selama beroperasi selama 50 tahun di Indonesia, PTFI juga memiliki banyak andil dalam pembangunan Indonesia, khususnya Papua. Kontribusi tersebut dapat dibagi menjadi setidaknya dua macam. Kontribusi langsung freeport dapat dihitung dengan melihat pajak, royalti, dan dividen yang dibayarkan PTFI kepada Indonesia. Jumlah kontribusi ini diklaim PTFI mencapai angka USD 15.8 milyar dari tahun 1991 hingga 2014. Dari sisi tidak langsung, PTFI telah menanamkan roda dan memotori perekonomian Indonesia dan Papua dengan menyediakan ribuan lapangan pekerjaan, menarik Foreign Direct Investment (FDI), dan pembangunan infrastruktur di kawasan sekitar Freeport (Source: Kontan).

Perlu diingat bahwa Freeport juga hadir di Papua di masa penduduknya masih dapat dibilang ada berada di zaman pra-modern. Freeport telah berkontribusi dalam penyediaan program kesehatan, pendidikan, dan pengembangan kewirausahaan. Freeport yang memiliki andil sangat besar dalam Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPMAK) telah menyediakan beasiswa bagi 8,772 pelajar, di mana 3,697 di antaranya dibiayai dari SMA hingga program Magister (Source: LPMAK). Wakil Presiden PTFI Napoleon Sawai yang merupakan keturunan lokal juga pernah menyebutkan bahwa 27% warga lokal, atau sekitar 30,000 orang bekerja untuk PTFI.

Mengapa Pertikaian dengan Freeport dapat Berdampak Buruk Bagi Indonesia?

Dari sisi kerugian langsung, proses system peradilan internasional jelas memakan biaya yang tidak sedikit, apalagi bila Freeport memenangkan gugatan dengan nilai fantastis.

Dari sisi perekonomian juga Indonesia akan mendapatkan hantaman keras apabila Freeport memutuskan untuk memecat karyawannya. Saat ini dilaporkan bahwa ada lebih dari 20,000 pegawai lokal yang dipekerjakan oleh PTFI di Papua. Pergerakan roda ekonomi di Papua juga jelas akan terkena dampak luar biasa apabila perusahaan yang memegang sekitar 30% perekonomian di Papua ini melakukan retaliasi.

Dari sisi partnership dengan Amerika Serikat, kasus ini jelas akan menimbulkan noda di hubungan bilateral antara dua Negara ini. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa Carl Icahn, yang merupakan staf khusus dan penasihat dari presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memiliki 7% saham dari Freeport. Jelas kasus ini akan diikuti dengan sangat dekat oleh pemerintah Amerika karena kasus ini menyangkut orang dekat presiden dan juga jutaan rakyat Amerika yang berinvestasi di Freeport menggunakan tabungan dan dana pensiunnya (Source: Today Online).

Donald Trump and Carl Icahn
Donald Trump & Carl Icahn (Source: CNBC)

Tentu bukan hanya Amerika yang mengawasi dengan dekat jalannya kasus Freeport ini. Perubahan regulasi yang mendadak kerap menjadi keluhan para investor asing yang ingin menyarangkan uangnya di bumi pertiwi. Laporan dari Bank Dunia pada tahun 2006 menunjukkan bahwa Indonesia ada di peringkat ke 91 dari 190 negara dalam ranking ease of doing business atau kemudahan berbisnis. Angka yang lumayan memprihatinkan untuk Negara sebesar Indonesia ini sebagian besar dapat diatribusikan ke ranking Indonesia yang rendah untuk bidang perurusan izin (113), dan pelaksanaan kontrak (171) (Source: World Bank). Adanya kasus ini jelas akan berdampak pada persepsi investor asing terhadap ekosistem bisnis di Indonesia. Ini jelas bertentangan dengan target presiden Joko Widodo yang ingin meningkatkan Foreign Direct Investment di Indonesia.

Akhirnya, permasalahan Indonesia dengan Freeport jelas bukanlah sebuah permasalahan yang simpel. Ada hubungan ketat yang telah dijalin Indonesia dengan perusahaan raksasa ini. Bukan hanya itu, bagaimana proses dan akhir dari kasus ini juga akan mempengaruhi imej Indonesia di mata dunia. Pemerintah jelas memiliki tugas yang sangat berat di tangannya. Di satu sisi, Indonesia ingin menampilkan wajah baru sebagai surga investasi dunia dengan memperbaiki dan menjalankan sistem hukumnya dengan baik. Di sisi lain, Indonesia juga diwariskan dengan kontrak yang dianggap tidak berpihak bagi Negara dan masyarakatnya. Terlebih lagi konstitusi menyatakan bahwa kekayaan Indonesia harus digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya.

Tentang Penulis

Steven Kester Yuwono

Steven Kester Yuwono adalah CTO dan Co-Founder dari Jurnal Kebenaran. Saat ini Kester sedang menyelesaikan studi PhD ilmu komputer di bidang Natural Language Processing, dimana Kester berharap aplikasi dari risetnya dapat membawa dampak positif di bidang kesehatan. Kester yang juga merupakan antusias gitar dan badminton ini juga memiliki minat besar dalam menjelajahi bagaimana teknologi dapat membawa perubahan di berbagai industri.