Kapal Illegal Fishing: Tenggelamkan?

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 99.093 kilometer, menurut Badan Informasi Geospasial (Source: National Geographic). Dengan luasnya perairan wilayah Indonesia beserta kekayaan alam di dalamnya, Indonesia dihadapkan pada tantangan terbesar dari praktik illegal fishing (memancing illegal) yang mengakibatkan kerugian besar ekonomi dan mengancam keanekaragaman hayati laut.

Sejak tahun 2015 akhir, Indonesia semakin memberikan perhatian khusus dan lebih tegas dalam menangani tindakan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Oktober 2015 melalui Perpres No. 115 Tahun 2015 merupakan tonggak pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal atau disebut juga illegal fishing. Satgas ini diberi nama sesuai dengan Perpres 115, yaitu Satgas 115 yang salah satu tugasnya ialah mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien (Source: Satuan Tugas Indonesia).

 

Satgas 115 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Polda Kepri dan TNI AL meledakkan lima kapal nelayan asing asal Malaysia dan Vietnam di Perairan Batam, Kepulauan Riau, Selasa, 5 April 2016 (Source: viva.co.id)

Perdebatan Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing

Kebijakan penenggalaman kapal pelaku illegal fishing yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia telah menimbulkan banyak perdebatan dan pertanyaan. Apakah kebijakan penenggalaman kapal asing itu sah menurut hukum nasional maupun hukum internasional? Apakah kebijakan ini dapat menganggu hubungan bilateral maupun multilateral Indonesia dengan negara lain? Bukan hanya itu, muncul pula kecemasan bahwa penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dapat menganggu biota laut.

Pada awal tahun 2018, masyarakat disuguhkan dengan perdebatan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan aksi pembakaran kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia. Dua menteri di kabinet Kerja Presiden Joko Widodo ini— Susi Pudjiastuti dan Luhut Pandjaitan— saling berbalas ‘pantun’ terkait penenggelaman kapal yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak ada lagi penenggelaman kapal pada 2018 karena pemerintah ingin fokus pada upaya peningkatan produksi perikanan agar ekspor juga bisa meningkat.

Menko Maritim dan Sumber Daya Luhut Pandjaitan (kiri) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) (Source: republika.co.id)

Di sisi lain, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, penenggelaman kapal yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) diatur sesuai UU yang berlaku (Source: bisnis.com).

Susi juga menepis kecemasan, bahwa penangkapan dan penenggelaman kapal asing dari negara tetangga bisa berimbas negatif pada hubungan bilateral maupun multilateral. Susi sendiri telah bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Malaysia dan Duta Besar Thailand untuk Indonesia. Ketiga perwakilan negara tetangga tersebut telah mengumumkan di negara masing-masing untuk tidak lagi melaut di Indonesia secara ilegal (Source: BBC).

Selain itu, praktik pembakaran dan penenggelaman kapal ikan asing yang tertangkap tangan mencuri ikan adalah praktik lumrah yang juga dilakukan banyak negara lain, seperti China, Malaysia serta Australia yang pernah menenggelamkan kapal ikan asal Thailand (Source: hukumonline.com).

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, kebijakan penenggelaman kapal yang melanggar aturan di perairan Indonesia tidak akan memperburuk hubungan antarnegara. Hal ini dikarenakan tidak ada negara di dunia yang membenarkan tindakan warganya melakukan kejahatan di negara lain. Terlebih lagi aksi penenggelaman kapal tersebut dilakukan di Wilayah Perairan Indonesia yang masih merupakan jurisdiksi Indonesia. Selain itu, penenggelaman kapal pelaku illegal fishing juga memperhatikan keselamatan dari awak kapal sehingga penenggelaman ini tidak bisa dikategorikan sebagai bentuk provokasi bagi negara-negara tetangga, melainkan adalah suatu bentuk penegakan hukum (Source: BBC).

Kecemasan dari beberapa pihak yang mengatakan bahwa tindakan peledakan dan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dapat merusak biota laut juga disanggah oleh Menteri Susi. Susi mengatakan bangkai kapal yang diledakkan dan ditenggelamkan di laut nantinya justru dapat menjadi rumah ikan dan terumbu karang serta ke depannya berpotensi untuk menjadi wisata penyelaman. Bahan-bahan yang mengandung polusi di badan kapal juga sudah dibersihkan terlebih dulu (Source: kumparan.com).

Respons seirama juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Asep Burhanudin yang menyatakan tidak hanya efek gentar yang menjadi tujuan penenggelaman kapal, melainkan juga habitat yang terjaga menjadi salah satu alasan, agar potensi sumber daya laut Indonesia meningkat (Source: mongabay.co.id).

Peraturan Mengenai Illegal Fishing

Indonesia memiliki beberapa peraturan mengenai illegal fishing dan telah meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dengan UU No. 17 Tahun 1985. UNCLOS 1982 tidak mengatur mengenai illegal fishing namun terdapat ketentuan secara umum mengenai penegekan hukum di perairan pedalaman, laut territorial maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara. Jika suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di ZEE, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh pasal 73 UNCLOS 1982 dikatakan bahwa Negara pantai dapat melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif, menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan jika diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan (Supriadi dan Alimuddin, 2011).

Mengacu pada UNCLOS diatas, maka Indonesia berwenang untuk menerapkan UU no. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU no. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang merupakan implementasi dari pasal 58 ayat (3) UNCLOS 1982 (Diantha, 2002). Dalam Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan dinyatakan bahwa penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam pasal 76A UU Perikanan juga ditetapkan bahwa benda dan/atau alat yang digunakan dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

Penerapan pasal 69 ayat (4) dan pasal 76A harus memenuhi syarat subyektif dan obyektif serta perlu menyelamatkan seluruh ABK Kapal Perikanan dan ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) (Source: hukumonline.com).

Penenggelaman Kapal. Antara/Humas KKP. (Source: Metro TV)

Menurut Dasco Ahmad (anggota komisi III DPR RI), pemenuhan unsur “bukti permulaan yang cukup” dalam pasal 69 ayat (4) UU Perikanan, selama kapal pelaku illegal fishing berada di perairan Indonesia, tanpa dokumen yang sah dan ada bukti ikan yang ditangkap maka sudah dapat dilakukan penenggelaman (Source: hukumonline.com).

Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing bukan hanya dapat memberikan efek jera dan mengurangi tindakan illegal fishing di wilayah Indonesia, namun setelah lebih dari tiga tahun digencarkannya penegakan hukum di perairan Indonesia, menurut Menteri Susi, kondisi kelautan dalam negeri semakin membaik. Stok ikan menjadi 12,5 juta ton dan ekspor Indonesia naik sebesar 20% lebih (Source: Kompas).

Maka dari itu, wajar rasanya apabila Indonesia masih menerapkan sanksi berupa penenggelaman kapal. Apalagi selama ini Indonesia sudah banyak dirugikan oleh tindakan illegal fishing yang marak terjadi. Tentu saja ketika berbicara tentang kerugian, kita bukan hanya berbicara mengenai kerugian dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang lingkungan di mana biota laut Indonesia banyak dirusak. Didukung oleh hukum yang mumpuni, sudah saatnya Indonesia menunjukan kedaulatannya dalam menjaga kekayaan laut dan keanekaragaman hayati di wilayah perairan Indonesia.

Referensi:
Supriadi, H. & Alimuddin (2011). Hukum Perikanan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Diantha, I Made Pasek (2002). Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Bandung: Mandar Maju.

Tentang Penulis

Mutia Saraswati Hermawan

Mutia lulus dari Fakultas Hukum pada bulan April 2017 lalu. Sebagai seorang sarjana hukum, Mutia memiliki ketertarikan yang besar terhadap Hukum Laut dan Hukum Humaniter Internasional; Yang pertama karena perubahan yang dibawa oleh teknologi dalam menciptakan maupun menyelesaikan suatu masalah dalam bidang kelautan, dan yang kedua karena adanya diskoneksi antara akar-akar konflik global dengan Konvensi Internasional dan Kebiasaan Internasional yang menjadi perhatian Mutia. Berbicara mengenai karir sehari-hari, saat ini Mutia bekerja sebagai seorang konsultan yang memfasilitasi perusahaan-perusahaan internasional bermanuver melalui kebijakan-kebijakan imigrasi Indonesia yang terkenal kompleks dan dinamis.