Konflik Palestina-Israel: Kejahatan Perang?

Beberapa bulan terakhir ini, konflik di Palestina kembali menarik perhatian dunia. Konflik berdarah yang merupakan efek dari pembukaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem, dan gerakan Great March of Return di Gaza yang terjadi selama 6 minggu, telah menelan banyak korban jiwa. Bukan hanya demonstran, melainkan medis, jurnalis, hingga anak-anak juga menjadi korban konflik antara Palestina dan Israel.

aksi protes
Aksi protes ‘’Great March of Return’’ Minggu ke empat di Jalur Gaza, 4 gugur dan lebih 600 luka-luka (Source: suarapalestina.com)

Sebanyak 8 anak di bawah 16 tahun menjadi korban jiwa di antara 2.400 warga Palestina yang terluka pada bentrokan antara militer Israel dengan warga Palestina setelah pembukaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem pada 14 Mei 2018 silam. Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem ini merupakan bentuk pengakuan Amerika Serikat atas Ibu Kota Israel di Yerusalem (Source: detik.com).

protes palestina
Ribuan warga Palestina memprotes pemindahan Kedubes AS di Yerusalem (Source: republika.co.id)

Korban jiwa dari timah panas militer Israel juga jatuh dari kalangan Jurnalis. Pada April 2018 silam, di hari yang berbeda, 2 orang jurnalis Palestina yang sedang meliput aksi para demonstran di Jalur Gaza, tewas tertembus timah panas milik pasukan militer Israel. Kedua jurnalis tersebut, Husein dan Murtaja, menggunakan helm dan rompi pers ketika insiden penembakan terjadi (Source: Kompas). Tewasnya dua jurnalis di Jalur Gaza yang sedang bertugas ini, memicu reaksi dari para Jurnalis lainnya. Mereka menuntut pertanggungjawaban dari pelaku di hadapan Pengadilan Internasional. Mereka menilai pembunuhan terhadap jurnalis Palestina merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Terlebih, korban telah mengenakan jaket anti peluru bertuliskan Press di atasnya (Source: republika.co.id). Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman angkat bicara mengenai hal ini. Lieberman menyatakan bahwa setiap orang di Gaza berdosa. Dia menegaskan bahwa setiap warga Gaza memiliki hubungan dengan Hamas dan merupakan target yang sah bagi Israel (Source: sindonews.com).

Selain anak-anak dan jurnalis, pada unjuk rasa yang terjadi tanggal 1 Juni 2018 lalu di Gaza Selatan, Khan Younis, melukai setidaknya 100 warga Palestina. Dari 100 warga Palestina, 4 orang diantaranya ialah paramedis. Seorang Relawan medis wanita asal Palestina yang tewas bernama Razan Al-Najar, tertembak di bagian dada oleh militer Israel. Najar sedang membantu demonstran yang terluka dan ia menggunakan seragam putih medis ketika militer Israel menembaknya (Source: Reuters).

Razan Al-Najar, relawan medis Palestina di Jalur Gaza
Razan Al-Najar, relawan medis Palestina di Jalur Gaza (Source: middle-east-online.com)

Konflik Palestina-Israel Dari Sisi Hukum Humaniter Internasional

Dalam hukum internasional dikenal dengan istilah kombatan dan non kombatan. Non kombatan dalam hukum kemanusiaan internasional merupakan warga sipil yang tidak mengambil bagian langsung dalam konflik. Dalam Protokol I Konvensi Jenewa 1949, pasal 51 dinyatakan bahwa warga sipil harus dilindungi terhadap bahaya yang muncul dari operasi militer dan tidak boleh menjadi target penyerangan yang tidak membedakan antara kombatan dan non kombatan (Source: International Committee of the Red Cross). Petugas medis, jurnalis, pemuka agama, kombatan yang tidak bersenjata atau sudah menyerah, dikategorikan sebagai non kombatan. Serta ditegaskan dalam pasal 85 bahwa tindak kekerasan, pemerkosaan, serangan yang disengaja hingga mengakibatkan luka atau tewasnya non kombatan atau pihak terluka yang harus dilindungi menurut protokol ini, merupakan suatu pelanggaran berat (Grave Breaches) terhadap konvensi Jenewa 1949 ataupun Protokol Tambahan. Pelanggaran ini merupakan War Crimes atau Kejahatan Perang (Source: International Committee of the Red Cross). Pelanggaran aturan yang ada dalam Konvensi Jenewa beserta Protokol Tambahan I 1977 dapat diadili dan dikenakan sanksi pidana. Hal ini merupakan ketetapan pasal 49 Konvensi Jenewa 1949 (Source: Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi Konvensi Palang Merah Th. 1949. Binacipta, 1979).

Konflik antara Palestina dan Israel di jalur Gaza yang sejak lama terjadi telah menjatuhkan banyak korban jiwa. Penggunaan kekuatan aparat Israel yang berlebihan terhadap demonstran di Gaza pada semester awal 2018 ini menyebabkan 61 demonstran Palestina tewas dan 2.800 lainnya terluka. Tindakan ini merupakan suatu hal yang dilarang. Penggunaan layang-layang Palestina yang mudah terbakar, melempar batu atau bom molotov bukanlah suatu ancaman mematikan yang membenarkan penggunaan kekuatan militer Israel. Menurut Profesor Michael Lynk, Pelapor Khusus HAM PBB untuk wilayah Palestina, hal ini merupakan suatu pelanggaran Konvensi Jenewa keempat dan bentuk kejahatan perang (Source: sindonews.com).

Berkaitan dengan hal tersebut, banyak digelar unjuk rasa di seluruh dunia yang menuntut investigasi atas kekerasan antara militer Israel dengan warga Palestina. Palestina sendiri, yang diwakili oleh Menteri Luar Negerinya, Riyad Al-Malki pada Mei silam secara resmi menggugat Israel atas kejahatan perang yang dilakukan di Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur. Palestina juga berhasil meminta Dewan HAM PBB untuk membentuk komisi penyelidikan atas pembunuhan demonstran Palestina oleh Militer Israel di Jalur Gaza (Source: CNN Indonesia). Dewan HAM PBB atau UNHRC telah setuju untuk mengirimkan Penyelidikan independen internasional, penyelidikan tingkat tertinggi PBB untuk menyelidiki penyalahgunaan kekuatan militer terhadap aksi warga sipil di Palestina yang dimulai sejak 30 Maret 2018 lalu. Di samping UNHRC, tewasnya non kombatan yang disebabkan oleh militer Israel di wilayah konflik Palestina-Israel membuat International Criminal Court atau ICC berupaya menyelidiki adanya indikasi suatu kejahatan perang yang terjadi (Source: Tribun News).

Bertolak belakang dengan keinginan banyak pihak, Israel menolak keputusan UNRHC atas penyelidikan yang terhadap konflik antara Militer Israel dengan warga palestina khususnya di Jalur Gaza. Israel beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh militernya adalah suatu respon yang timbul akibat kebrutalan para demonstran yang berusaha merusak pagar perbatasan. Israel menilai keputusan UNHRC atas penyelidikan tersebut merupakan suatu dukungan atas terorisme (Source: sindonews.com).

Tewasnya jurnalis dan tenaga medis di Jalur Gaza ketika sedang bertugas, merupakan suatu pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Namun demikian, tindakan ini patut untuk diinvestigasi lebih lanjut. Perlindungan terhadap jurnalis dan tenaga medis di wilayah konflik juga perlu ditingkatkan. Negara-negara yang berkonflik dihimbau untuk memprioritaskan perlindungan terhadap medis dan awak media agar tidak terjadi kekerasan terhadap non kombatan di masa yang akan datang. Masyarakat internasional sudah sepatutnya membuka mata dan ikut turut serta mencegah terjadinya kejahatan perang di wilayah konflik manapun. Konflik Palestina-Israel bukan hanya sekedar masalah antara dua negara atau hanya konflik agama, akan tetapi juga merupakan suatu isu kemanusiaan.

Tentang Penulis

Mutia Saraswati Hermawan

Mutia lulus dari Fakultas Hukum pada bulan April 2017 lalu. Sebagai seorang sarjana hukum, Mutia memiliki ketertarikan yang besar terhadap Hukum Laut dan Hukum Humaniter Internasional; Yang pertama karena perubahan yang dibawa oleh teknologi dalam menciptakan maupun menyelesaikan suatu masalah dalam bidang kelautan, dan yang kedua karena adanya diskoneksi antara akar-akar konflik global dengan Konvensi Internasional dan Kebiasaan Internasional yang menjadi perhatian Mutia. Berbicara mengenai karir sehari-hari, saat ini Mutia bekerja sebagai seorang konsultan yang memfasilitasi perusahaan-perusahaan internasional bermanuver melalui kebijakan-kebijakan imigrasi Indonesia yang terkenal kompleks dan dinamis.