Pelajaran Dari Kontroversi SNI Mainan

Lagi-lagi ada warga yang di-bully aparat? Mungkin impresi itu yang muncul ketika warganet melihat video yang diunggah oleh Faiz Ahmad di halaman Facebooknya. Impresi ini wajar saja muncul meng ingat di video tersebut terlihat bahwa Faiz harus rela menghancurkan mainan miniatur Power Ranger yang dibelinya dari luar negeri di depan petugas bea cukai (Source: TribunNews).

Banyak warganet yang kemudian berprasangka bahwa petugas bea cukai tersebut hanya mencari masalah saja. Tapi, apa benar sih ini hanyalah akal-akalan dari petugas bea cukai saja?

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia

Ternyata, pencegatan ini bukannya tidak berlandaskan. Menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui halaman Facebooknya, ketentuan untuk menyertakan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mainan diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013. Dirjen Bea Cukai mengatakan bahwa Permen tersebut adalah acuan bagi mereka untuk meminta Faiz menyertakan SNI dari Kementerian Perindustrian untuk mainan yang dibawa Faiz pada tanggal 11 Januari 2018 kemarin (Source: Bea Cukai Facebook Official).

Walaupun begitu, banyak yang skeptis dengan pernyataan dari Dirjen Bea dan Cukai tersebut. Betapa tidak, ketika ditelisik lebih lanjut, banyak persyaratan-persyaratan dari pengajuan SNI yang tidak mungkin dimiliki oleh pihak perseorangan. Berikut adalah syarat-syarat dari pengajuan SNI:

  1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Industri Tekstil Kulit Alas Kaki dan Aneka Direktorat Industri Kimia Tekstil dan Aneka.
  2. Surat data permohonan.
  3. Copy SIUP/IUI, TDP, NIK, NPIK, API
  4. Copy NPWP
  5. Daftar produk
  6. Dalam rangka impor produk digunakan sebagai contoh permohonan SPPT-SNI dengan melampirkan pertama surat pendaftaran (registrasi) SPPT-SNI, kedua copy dokumen BAPC.
  7. Surat kuasa pengurusan pertimbangan teknis SNI mainan secara wajib (materai Rp 6.000)
    (Source: detik.com)

Bila melihat daftar persyaratan di atas, jelas terlihat bahwa beberapa dokumen sejatinya adalah dokumen perusahaan yang artinya tidak mungkin dapat diberikan oleh pihak perseorangan. Tentunya tidak mungkin orang yang tidak memiliki badan usaha dapat memberikan SIUP (Surat Izin Usaha Prinsip), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan beberapa dokumen lainnya di dalam list tersebut.

Pemberlakuan SNI Tidak Masuk Akal?

Bukan hanya persyaratan yang tidak masuk akal ini saja yang membuat warganet tidak senang. Banyak juga yang menganggap bahwa penetapan kewajiban SNI terkesan terlalu berlebihan karena mainan yang dibeli oleh Faiz sendiri sebenarnya memili lisensi internasional. Lalu bila sebenarnya secara internasional mainan tersebut sudah dianggap aman, maka mengapa pemerintah Indonesia memaksakan diadakan SNI juga?

Gati Wibawaningsih yang merupakan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperim menjelaskan bahwa SNI merupakan instrumen regulasi teknis yang digunakan untuk melindungi kepentingan konsumen dan produsen di Indonesia. Standar SNI ini diharapkan dapat menangkal tersebarnya mainan bermutu rendah di pasaran  yang mungkin saja dapat mengganggu kesehatan anak karena menggunakan zat-zat kimia berbahaya dalam pembuatannya. Selain itu, perlindungan yang dapat diberikan SNI ada dalam bentuk stabilisasi harga mainan, di mana impor barang-barang berkualitas rendah malah justru dapat membuat distorsi dalam harga mainan di pasaran yang pada akhirnya malah berpotensi merugikan pengusaha dalam negeri (Source: Tempo).

Jawaban dari Gati sendiri dapat dibilang menegaskan pandangan bahwa seharusnya pemberlakuan SNI ini ditujukan untuk industri dan bukan perseorangan. Bila kita memperhatikan jawaban Gati dengan seksama, terlihat bahwa tujuan utama pemberlakuan SNI sifatnya adalah lebih makro, di mana guna utamanya adalah meregulasi kualitas dan harga pasar. Tentunya tidak masuk diakal apabila kita mengatakan bahwa barang bawaan perseorangan dapat membawa dampak yang cukup besar sehingga menggerakkan pasar.

Mainan_Faiz
Mainan Power Ranger Milik Faiz Ahmad yang Dihancurkan Bea Cukai (Source: Facebook)

Perbedaan Interpretasi

Karena besarnya perdebatan yang muncul akibat viralnya video ini,  Kejadian ini lantas memicu opini beberapa pihak instansi privat maupun pemerintahan yang memiliki interpretasi hukum yang berbeda dari interpretasi Dirjen Bea dan Cukai.

Ditanyakan oleh Kompas mengenai kontroversi ini, Muhdori yang merupakan Direktur Industri Tekstil, Alas Kaki, dan Aneka Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa pembelian mainan dari luar negeri secara satuan diberikan pengecualian dari kewajiban pendaftaran SNI. Implikasi yang serupa juga dapat ditarik dari pernyataan Ketua Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) Sutjiadi Lukas yang menyebutkan bahwa pengurusan SNI hanya dapat diajukan oleh perusahaan yang berbadan hukum. Di mana artinya memang tidak mungkin untuk pihak perseorangan untuk mengurus SNI (Source: Kompas).

Peraturan SNI Perseorangan Diubah

Maraknya perdebatan ini juga tak luput dari telinga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani mengakui bahwa peraturan yang ada saat ini tidak memfasilitasi keadaan pihak perseorangan yang membeli barang untuk koleksi pribadinya. Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah berada dalam posisi yang sulit di mana mereka harus melindungi pasar dalam negeri dan juga menyeimbangkan dengan keadaan masyarakat yang semakin mobile dan membeli barang dari luar negeri untuk konsumsi pribadi (Source: Tempo).

Kali ini, pemerintah Indonesia pantas diacungi jempol. Menyadari dan mengakui bahwa peraturan yang menyamaratakan pembelian barang di luar negeri untuk pihak perseorangan dan perusahaan itu tidak masuk akal, pemerintah bergerak cepat untuk merevisi peraturan yang ada. Efektif dari tanggal 23 Januari 2018, peraturan SNI dikecualikan terhadap impor mainan melalui barang bawaan penumpang sejumlah lima buah per orang dengan menggunakan pesawat udara, sedang melalui barang kiriman sejumlah tiga buah per perngiriman untuk satu penerima dalam jangka 30 hari (Source: bisnis.com)

Preseden Baik Untuk Memonitor Peraturan Dalam Negeri

Walaupun pada awalnya gembar-gembor mainan SNI ini menimbulkan banyak kontroversi, dapat dibilang bahwa kejadian ini menjadi preseden yang baik bagi Indonesia ke depannya. Kejadian ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat menjadi agen yang memonitor penerapan peraturan di dalam negeri. Walaupun ada kalanya peraturan harus dibuat lebih jauh dari pemikiran orang awam, peraturan yang berlaku juga sepatutnya dapat berevolusi mengikuti perubahan jaman sehingga peraturan tersebut dapat tetap relevan bagi pihak-pihak yang diikatnya.

Kejadian ini juga berhasil menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kearifan untuk mendengarkan rakyatnya ketika peraturan yang ada dinilai tidak relevan dan tidak memadai keadaan di masyarakat yang semakin dinamis. Walaupun keberadaan sosial media juga sering kali mendapatkan sorotan negatif dari masyarakat, kejadian kali ini menunjukkan bahwa sosial media juga dapat menjadi agen perubahan yang positif, dan bahkan dapat menjadi agen perubahan dalam peraturan pemerintahan.

Tentang Penulis

Aditya Aulia Wibowo

Aditya Aulia Wibowo adalah CEO & Co-Founder dari Jurnal Kebenaran. Aditya yang lulus dengan gelar Bachelor of Social Science in Economics (Hons) memiliki rasa ingin tahu yang besar dalam mekanisme pengambilan keputusan dari kaca mata Behavioral Economics. Aditya percaya bahwa pemahaman tertinggi terhadap suatu isu datang dalam bentuk empati, dan oleh karenanya Aditya menghargai proses diskusi terbuka.