Perlindungan TKI, Cukupkah?

Jika kita mendengar kata Pahlawan Devisa, secara otomatis istilah TKI atau Tenaga Kerja Indonesia muncul di pikiran kita semua. Banyak yang masih salah paham dengan istilah TKI yang selalu dikaitkan dengan pekerja kasar di pabrik maupun asisten rumah tangga di luar negeri. Padahal, TKI bukan hanya sekedar pekerja kasar yang tidak memiliki skill. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pengertian TKI ialah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dengan menerima upah jangka waktu tertentu.

Wajar rasanya bila TKI disebut sebagai pahlawan devisa negara yang memberikan banyak remitansi atau uang kiriman dari luar negeri kepada bangsa ini. Bank Indonesia mencatat total remitansi TKI pada 2015 mencapai Rp119 triliun. Adapun pada tahun 2016 hingga Oktober, jumlahnya mencapai US$ 7,47 miliar atau setara Rp 97,5 triliun. Meskipun kepastian jumlah totalnya baru dilaporkan pada Februari, remitansi 2016 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya (Source: bisnis.com).

Problematika yang Dihadapi TKI

Meskipun Jasa TKI cukup besar terhadap negeri ini, khususnya dalam bidang perekonomian, perlindungan terhadap TKI masih dianggap kurang. Tidak hanya satu dua kasus yang kita sering dengar di media yang terjadi sejak dulu hingga sekarang mengenai TKI yang mendapat perlakuan yang buruk. Perlakuan buruk inipun bermacam-macam bentuknya, baik itu dalam bentuk kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Kekerasan tersebut terkadang memicu tindakan dari TKI yang menyebabkan kematian sang majikan sehingga TKI tersandung pidana. Bukan hanya perlakuan buruk dari sang majikan, TKI kerap kali mendapat perlakuan yang tidak adil dari Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Para agensi atau perusahaan penyalur TKI mengenakan potongan yang terlalu tinggi pada gaji TKI dan TKI juga akan dikenakan biaya 5.000 – 15.000 Dollar Hongkong jika terkena PHK sebelum kontrak kerja berakhir (Source: bisnis.com).

Pengiriman TKI ilegal juga masih marak terjadi hingga saat ini. Lemahnya pengawasan imigrasi dan kurangnya perhatian kepala desa kepada warganya dianggap turut menyuburkan masalah TKI illegal. Pemerintah dirasa kurang serius dalam mendata warga yang berupaya mencari kerja ke luar daerah atau ke luar negeri, sehingga akhirnya banyak warga yang terjerat calo dan menjadi TKI ilegal. (Source: CNN Indonesia).

TKI ilegal yang dideportasi dari Malaysia
Sejumlah TKI ilegal yang dideportasi dari Malaysia (Source: republika.co.id)

Di semester awal 2018 ini masyarakat sudah disuguhkan dengan kasus Zaini Misrin, salah satu TKI asal Madura yang dieksekusi oleh pemerintah Arab Saudi pada tanggal 18 Maret 2018. Zaini Misrin dituduh membunuh majikannya di kota Mekkah pada tahun 2004. Pelaksanaan hukuman pancung terhadap Zaini dilakukan tanpa adanya notifikasi kepada Pemerintah Indonesia, yang dimana pada tahun 2015 lalu, sudah ada understanding yang dibangun di antara pemimpin bahwa Arab Saudi akan memberikan notifikasi sebelum pelaksanaan hukuman (Source: Kompas). Pelaksanaan hukuman mati yang dilakukan pemerintah Arab Saudi menurut beberapa pihak telah melanggar tata krama hukum internasional, yang dalam Konvensi Wina 1963, pasal 36 mengatur pemberian notifikasi kepada negara asal dari negara yang melakukan penahanan, penyelidikan, sidang pengadilan dan eksekusi hukuman atas warga negara lain (Source: United Nations). Akan tetapi, ketiadaan sanksi atas pelanggaran etika diplomatik ini menjadikan Arab Saudi tidak dapat dituntut secara hukum. Walaupun begitu, menurut Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa notifikasi kepada negara asal WNA yang akan dihukum mati memang perlu dilakukan dengan dasar kemanusiaan .

Selain Zaini, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri RI, pada periode 2011-2018 terdapat 102 TKI yang divonis hukuman mati. Dari 102 orang tersebut, 3 orang diantaranya telah dieksekusi, 20 orang berstatus pidana mati dan 79 lainnya telah berhasil dibebaskan (Source: Kompas). Bukan hanya di Arab Saudi, terdapat pula 21 TKI yang tersandung kasus tindak pidana dengan ancaman hukuman gantung di Negeri Jiran, Malaysia (Source: okezone.com).

Belum reda pemberitaan mengenai Zaini, minggu lalu Indonesia kedatangan TKI bernama Parinah yang telah berhasil pulang ke Banyumas, Indonesia, setelah 18 tahun disekap di Brighton, Inggris (Source: sindonews.com).

TKI Parinah lolos setelah disekap 18 tahun oleh majiannya di Inggris
Parinah Iksan Binti Dullah, 50 tahun, TKI yang diselamatkan dari KBRI London dengan bantuan polisi setelah disekap 18 tahun oleh majikannya di Brighton, Inggris (Source: sindonews.com)

Parinah yang meninggalkan Indonesia untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi sejak tahun 1999 dan dibawa majikannya pindah ke Brighton, Inggris, mengaku tidak menerima gaji selama 18 tahun dan tidak diizinkan pulang kampung. Bebasnya Parinah diawali dengan keberanian TKI tersebut keluar rumah untuk mengirim korespondensi kepada kerabatnya di Jawa Tengah dan penyelamatannya melibatkan KBRI dan kepolisian setempat.

Upaya Pemerintah dalam Melindungi TKI

Dalam hal melindungi pahlawan devisa negara, pemerintah Indonesia telah mencabut 45 izin operasional dan memberikan skorsing untuk 199 PPTKIS yang nakal. Sebab pencabutan izin dan pemberian skorsing ini dikarenakan terdapat PPTKIS yang mengirim TKI tidak sesuai dengan ketentuan (unprocedural), atau tidak memenuhi syarat perpanjangan izin PPTKIS dan bahkan salah satunya terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) (Source: beritasatu.com).

Selain itu, upaya hukum banding dan peninjauan kembali telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia hingga upaya diplomasi tertinggi antara pemimpin negara yang bersangkutan telah dilakukan untuk melindungi para TKI yang tersandung kasus pidana dan menjadi terdakwa hukuman mati (Source: republika.co.id).

Menurut pemerintah upaya yang dilakukan dalam hal TKI yang terkena hukuman di negara lain, sudah extraordinary. Langkah advokasi, pendampingan hukum, pemberian nota diplomatik dan jalur kultural seperti permohonan maaf kepada ahli waris korban, sudah dilakukan (Source: Kompas).

Salah satu TKI yang berhasil bebas dari penjara Arab Saudi ialah Masamah binti Raswa Sanusi yang sebelumnya diancam hukuman mati qisas dengan dakwaan membunuh anak majikannya yang berusia 11 bulan. Sejak tahun 2009, Masamah telah menjalani serangkaian proses persidangan yang didampingi secara optimal oleh pemerintah RI dengan pemberian jasa pengacara dan penerjemah, pendampingan langsung, komunikasi dengan otoritas setempat hingga surat Presiden Joko Widodo kepada Raja Salman. Kebebasan Masamah dari hukuman mati qisas juga tidak lepas dari pemaafan yang diberikan oleh ayah korban kepada Masamah di depan hakim (Source: metrotvnews.com).

Kendati begitu, hukuman mati terhadap TKI yang dilakukan di Arab Saudi, Malaysia ataupun negara lain merupakan kedaulatan hukum negara masing-masing, dan Indonesia tidak bisa mencampuri keputusan pemerintah negara lain selain melakukan upaya hukum dan upaya diplomasi untuk melindungi warga negaranya.

Beberapa kasus di atas dan banyak lagi kasus yang berkaitan dengan perlindungan TKI, membuat kita semua membuka mata bahwa perlunya pengawasan keamanan yang lebih terhadap para TKI. Organisasi Migrant Care menyarankan bahwa jika TKI tidak dapat dihubungi selama sebulan, harus ada laporan sehingga kedepannya tidak akan ada Parinah yang lain (Source: sindonews.com). Selain itu, banyaknya oknum-oknum penyalur TKI ilegal, serta lemahnya sanksi terhadap oknum-oknum tersebut menjadi salah satu faktor yang harus ditindak tegas agar kedepannya TKI menjadi pahlawan devisa yang terlindungi dan dapat mencari nafkah dengan tenang di negeri orang.

Tentang Penulis

Mutia Saraswati Hermawan

Mutia lulus dari Fakultas Hukum pada bulan April 2017 lalu. Sebagai seorang sarjana hukum, Mutia memiliki ketertarikan yang besar terhadap Hukum Laut dan Hukum Humaniter Internasional; Yang pertama karena perubahan yang dibawa oleh teknologi dalam menciptakan maupun menyelesaikan suatu masalah dalam bidang kelautan, dan yang kedua karena adanya diskoneksi antara akar-akar konflik global dengan Konvensi Internasional dan Kebiasaan Internasional yang menjadi perhatian Mutia. Berbicara mengenai karir sehari-hari, saat ini Mutia bekerja sebagai seorang konsultan yang memfasilitasi perusahaan-perusahaan internasional bermanuver melalui kebijakan-kebijakan imigrasi Indonesia yang terkenal kompleks dan dinamis.