e-KTP: eh, Ketipu

Proyek e-KTP

Teknologi berkembang dengan sangat cepat, membawa angin segar perubahan ke berbagai area kehidupan, termasuk juga ke dalam sistem administrasi Negara. Tidak mau tertinggal arus perubahan, Indonesia memutuskan untuk membuat sebuah sistem terintegrasi di mana data seluruh rakyatnya disimpan dalam sebuah gudang virtual yang dapat diakses dengan mudah untuk melancarkan berbagai proses administrasi yang menyangkut keseharian rakyat Indonesia.

Karena sifatnya yang berlaku secara Nasional, rakyat Indonesia tidak lagi harus membuat KTP lokal untuk urusan perizinan, pembukaan rekening Bank, pembuatan passport dan lain sebagainya. Selain itu, langkah ini juga menutup celah pengadaan KTP ganda maupun pemalsuan KTP yang dapat digunakan untuk hal-hal melawan hukum seperti penghindaran pajak, menyembunyikan identitas (untuk kasus terorisme), penipuan, ataupun beberapa tindak korupsi (Source: e-KTP).

e-KTP
e-KTP (Source: Liputan 6)

Tentunya dengan kegunaan yang banyak sekali, wajar bila gagasan Kementerian Dalam Negeri mendapatkan dukungan. Gamawan Fauzi selaku menteri dalam Negeri lalu mengajukan pada bulan November 2009 bahwa dana e-KTP sebaiknya seutuhnya berasal dari APBN dan bukan pinjaman luar.  Usulan ini kemudian dirapatkan oleh Kemdagri dan Komisi II DPR pada bulan Februari 2010. Mendapat respon positif, proyek e-KTP menjadi salah satu agenda pada pembahasan RAPBN 2011 pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2011. Di bulan yang sama, Setya Novanto, Anas Urbaningrum, M. Nazaruddin, dan Andi Narogong sepakat untuk menganggarkan Rp 5,9 trilliun untuk megaproyek ini. Gamawan Fauzi juga sempat meminta kenaikan anggaran tahun 2012 yang kemudian disetujui oleh Komisi II DPR untuk dianggarkan pada APBN 2013 (Source: Detik).

Dari Mega-Proyek Menjadi Mega-Korupsi

Beberapa lama berselang dari dimulainya proyek ini, masalah operasional bermunculan. Banyak masyarakat Indonesia yang mengeluhkan pengadaan e-KTP yang tersendat dan tidak kunjung selesai.

e-KTP habis
e-KTP habis (Source: Sabekasi)

Ternyata proyek trilliunan rupiah ini menarik perhatian tikus-tikus kelaparan. Terdapat indikasi bahwa telah terjadi kecurangan pada proses pemberian tender dan pengadaan barang yang bukan hanya melibatkan orang-orang di kursi pemerintahan, tetapi juga pihak-pihak swasta. Puluhan nama mencuat dalam kasus korupsi raksasa ini, yang bahkan juga menyeret-nyeret Ketua DPR RI Setya Novanto, menteri dalam Negeri Gamawan Fauzi,  dan menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Sidang perdana e-KTP di pengadilan Tipikor menunjukkan adanya kesepakatan yang dilakukan oleh aktor-aktor utama di dalam kasus korupsi berjamaah ini, yaitu Setya Novanto, Anas Urbaningrum, Muhammad Nazaruddin, dan Andi Narogong (pengusaha) dalam penganggaran mega-proyek ini. Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa hanya Rp 2,6 trilliun, yang digunakan untuk pengadaan proyek e-KTP. Setengahnya lagi, yaitu sekitar Rp 2.5 trilliun malah dibagi-bagikan baik di pihak eksekutif, dan legislatif, yaitu orang-orang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI dan para anggota Bandar (Source: Metro TV).

Catatan: Angka di atas tidak bertotal Rp 5.9 trilliun dikarenakan angka ini belum dipotong pajak sebesar 11,5%.

Dikatakan juga sebagai kasus korupsi proyek terbesar yang pernah dipegang dalam sejarah KPK, kasus korupsi ini diperkirakan menyebabkan kerugian Negara hingga sebesar Rp 2.3 trilliun. Walaupun daftar nama yang dikeluarkan oleh jaksa KPK begitu panjang, saat ini baru dua orang saja yang duduk di kursi terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kedua orang tersebut adalah Mantan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman di mana Sugiharto mengantongi  3.473.830 dollar AS, dan Irman mengantongi Rp 2.371.250.000, 877.700 dolar AS, dan 6.000 dollar Singapura (Source: Kompas).

Tentunya pengadilan Tipikor diharapkan dapat mendakwa lebih banyak pelaku-pelaku di dalam skandal mega-korupsi ini yang tidak mungkin hanya melibatkan dua orang saja. Terlebih lagi Kemendagri yang dipimpin oleh Gamawan Fauzi saat itu jelas-jelas mengabaikan rekomendasi KPK yang sudah menyadari bahwa kasus ini rawan korupsi (Source: Metro TV).

Nama-nama terduga
Nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus korupsi e-KTP

Mereka Lagi, Mereka Lagi

Entah rakyat Indonesia dianggap bodoh atau apa, tapi sepertinya nama-nama di bawah ini tidak bosan membohongi amanat yang diberikan oleh masyarakat yang seharusnya mereka bela haknya.

1. Setya Novanto

Bukan hanya sebagai orang yang diduga menerima aliran dana panas terbanyak (Rp 574 miliar) dalam kasus korupsi e-KTP, entah sudah berapa kali nama Ketua DPR RI ini muncul dalam skandal korupsi.

Bila kita melihat dalam 5 tahun ke belakang, nama Setya Novanto kerap muncul dalam kasus korupsi hingga dirinya juga sempat dipanggil sebagai saksi. Pada tahun 2012 lalu, Setya diperiksa terkait dengan hubungannya dengan tersangka kasus korupsi pembangunan sarana dan prasarana PON Riau 2012, Rusli Zainal selaku Gubernur Riau saat itu. Nama Setya juga muncul dengan fantastis dalam kasus “Papa minta saham”, di mana dia meminta jatah 20% saham PT Freeport Indonesia dan juga 49% saham proyek PLTA Urumuka, Papua (Source: Kompas). Walaupun nama Setya Novanto dipulihkan karena beberapa hal teknis, sedikit banyak rakyat Indonesia dapat menimbang sendiri pandangannya terhadap tokoh penting di DPR ini.

2. Anas Urbaningrum

Pernah menjabat menjadi anggota KPU dan DPR RI, banyak yang dapat rakyat Indonesia harapkan dari mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ini. Rakyat Indonesia malah harus dikecewakan oleh keterlibatan Anas dalam kasus proyek Hambalang ketika beliau didakwa pada awal tahun 2014 karena menerima uang sebesar Rp 116,8 miliar dan 5,26 juta dollar AS. Sekarang, Anas diduga menerima aliran sekitar Rp 287 miliar dari proyek e-KTP dan namanya dicatut sebagai salah satu aktor utama dalam kasus ini.

3. Muhammad Nazaruddin

Mungkin memang ada suatu zat adiktif di dalam manisnya uang haram korupsi. Muhammad Nazaruddin yang merupakan tervonis kasus korupsi lain yang menyebabkan dia harus dibui hingga tahun 2025 ternyata juga terlibat sebagai aktor besar di kasus e-KTP.

Bila anda tidak tahu, nama mantan anggota DPR dari partai Demokrat ini sudah beberapa kali muncul bersamaan dengan kata korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang. Nazaruddin didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 40,37 miliar dari sebuah perusahaan swasta terkait proyek di bidang pendidikan dan kesehatan ketika beliau masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Dia juga didakwa dengan pencucian uang karena membeli saham menggunakan uang hasil dari korupsi. Nama Nazaruddin juga muncul dalam dakwaan Pengadilan Tipikor Jakarta pada tahun 2012 lalu terkait dengan kasus korupsi wisma atlet.

Tentang Penulis

Steven Kester Yuwono

Steven Kester Yuwono adalah CTO dan Co-Founder dari Jurnal Kebenaran. Saat ini Kester sedang menyelesaikan studi PhD ilmu komputer di bidang Natural Language Processing, dimana Kester berharap aplikasi dari risetnya dapat membawa dampak positif di bidang kesehatan. Kester yang juga merupakan antusias gitar dan badminton ini juga memiliki minat besar dalam menjelajahi bagaimana teknologi dapat membawa perubahan di berbagai industri.