Haruskah Hukum Mengikuti Opini Publik?

411-212-112-313-55. Sebelum anda membuang uang anda, angka yang barusan anda baca bukanlah nomor togel. Angka tersebut adalah nama serentetan aksi bela Islam di Jakarta yang berawal pertama kali pada tanggal 14 Oktober 2016 lalu dan berpuncak pada tanggal 5 Mei 2017 lalu (Source: detik.com).  Enam kali turun ke jalan, sejatinya tujuan dari pengunjuk rasa ini adalah sama, yaitu diadilinya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus alegasi penistaan agama yang menjeratnya.

Poster Aksi 55
Poster Aksi 55 (Source: channel-indonesia.com)

Akan tetapi, gerakan yang awalnya hanya sebatas bermaksud untuk melumasi jalannya persidangan Ahok lama-kelamaan menunjukkan evolusi ke arah unjuk pendapat akan hukuman apa yang pantas untuk Ahok. Aksi 55 yang merupakan aksi bela Islam terakhir ini merupakan perwujudan dari kekecewaaan peserta aksi atas putusan Jaksa yang menyatakan bahwa Ahok tidak menistakan agama dengan pernyataannya tentang surat Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Alih-alih, Ahok dinyatakan bersalah telah melanggar pasal 156 KUHP tentang perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan terhadap suatu golongan (Source: detik.com). Walaupun peserta mengaku bahwa mereka hanya meminta independensi hakim, terlihat bahwa ada sentimen dari kelompok ini bahwa putusan hakim yang menuntut Ahok 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun terkesan terlalu rendah dan pendemo menuntut Ahok dicap sebagai penista agama.

[Baca: Pilkada DKI: Refleksi Demokrasi Indonesia]

Sedangkan di sisi lain, pihak pendukung ahok memulai petisi online yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara majelis hakim siding kasus Ahok. Petisi tersebut dimaksudkan agar majelis hakim benar-benar menetapkan bahwa Ahok bukanlah penista agama. Petisi yang diprakarsai oleh 25 orang lulusan Harvard yang kebanyakan berasal dari fakultas hukum ini menjelaskan bagaimana Ahok tidak bisa disebut sebagai penista agama. Inisiator petisi ini bahkan juga menyatakan bahwa tuntutan 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun tidak terjustifikasi (Source: change.org).

Website Petisi Ahok Tidak Menista Agama
Website Petisi Ahok Tidak Menista Agama (Source: change.org)

Fenomena ini kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan yang menarik, “Haruskah hukum mengikuti opini publik? Bila iya, sebesar apakah pengaruh opini publik tersebut terhadap pembentukan dan putusan hukum tersebut?”

Hukum Adalah Refleksi Suara Masyarakat

Di dalam sebuah Negara demokrasi, opini publik dan hukum memiliki korelasi positif yang cukup kuat. Pada dasarnya, sumber hukum terpenting dari sebuah Negara demokrasi adalah legislatur, di mana posisi tersebut dipegang oleh DPR dalam konteks Indonesia.

Secara teori, opini rakyat akan termanifestasi dalam bentuk pilihan wakil rakyat (DPR) yang terpilih dengan cara demokrasi. Dengan adanya sistem demokrasi yang baik, para wakil rakyat ini seharusnya dapat merefleksikan suara rakyat ketika mereka merombak hukum lama maupun memformulasi hukum baru. Dan apabila mereka menyerong terlalu jauh dari koridor yang dibentangkan oleh masyarakat, maka masyarakat memiliki hak untuk menjalankan demonstrasi yang bersifat damai dan para legislatur bisa mengucapkan selamat tinggal pada prospek terpilihnya kembali dirinya di pemilihan berikutnya.

Harus diakui bahwa penguraian di atas tidaklah paralel dengan contoh kasus Ahok dan aksi bela Islam, di mana yang dipermasalahkan sekarang adalah keputusan hakim, dan bukan tentang formulasi atau perombakan hukum (walaupun ini mungkin terjadi ke depannya bila masyarakat menginginkan hukum mengenai penodaan agama yang lebih kuat ataupun lebih lemah).

Lady Justice
Lady Justice (Source: Pinterest)

Maka dari itu, ada baiknya kita mengambil contoh dari Negara lain yang memiliki problematika yang sama. Singapura yang sistem hukumnya terkenal baik juga ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa opini publik dapat memiliki andil dalam menentukan beratnya hukuman suatu tindak kriminal. Menteri Dalam Negeri & Hukum Singapura, K. Shanmugam mengatakan bahwa perasaan dan sentimen rakyat pada suatu kasus kriminal harus menjadi salah satu hal yang pemerintah harus pertimbangkan. Ini dikarenakan apabila hukuman yang diberikan tidak merefleksikan opini publik, dan masyarakat tidak merasa bahwa putusan tersebut adil, maka sistem hukum tersebut akan kehilangan kredibilitasnya dan tidak dapat diterapkan. Akan tetapi, Shanmugam juga menambahkan bahwa ini bukan berarti pemerintah tunduk pada tekanan publik. Shanmugam menjelaskan bahwa ada dua bagian penting dari proses ini, yang pertama adalah keadilan dari keputusan yang diambil, dan kedua adalah keputusan apakah yang dianggap benar oleh masyarakat. Peradilan Singapura sendiri sudah melakukan peninjauan kembali terhadap putusan beberapa kasus yang dianggap terlalu rendah oleh publik seperti kasus orang Amerika yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Singapura, kasus penyiksaan tenaga kerja asing, hingga kasus penyelewengan dana oleh para petinggi sebuah gereja besar (Source: Today Online).

Opini Publik Bisa Tidak Objektif

Mengutip dari P.S. Muhar, seorang peneliti di bidang ilmu politik dan hukum, “Hukum tidak seharusnya berakar kuat pada opini publik, akan tetapi hukum harus sedikit lebih maju (progresif) daripada itu”. Di dalam buku Principles of Political Science oleh A. C. Kapur, Muhar dikutip memberikan contoh yang kuat dengan membawa sejarah William Bentinck, seorang tentara dan negarawan Inggris yang juga bertugas memimpin administrasi Inggris di India pada tahun 1828-1835. William berjasa dalam menghapuskan tradisi Sati di India yang merupakan tradisi Hindu kuno di mana seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya akan ikut melakukan bunuh diri dengan cara membakar dirinya menggunakan api pembakaran jenazah suaminya (Source: BBC). Bila William waktu itu harus mengikuti opini publik, besar kemungkinan reformasi sosial ini akan jauh lebih lambat dimulainya daripada tahun 1835. Perlu diingat, walaupun bila pada saat ini kita dapat melihat bahwa praktek ini terbilang sangat tidak masuk akal, kebanyakan orang di komunitas tersebut mendukung praktek ini dan menganggapnya wajar pada saat itu.

Ritual Sati
Ritual Sati (Source: goeatgive.com)

Selain itu, opini publik juga bukanlah suatu hal yang statik dan mutlak. Tentunya anda tahu sendiri bagaimana opini publik dapat dengan mudah digiring oleh media, terlebih lagi di era teknologi informasi seperti sekarang ini. Dengan adanya pemberitaan berulang-ulang yang condong pada satu sisi, opini publik dapat dengan mudah dibentuk oleh pihak-pihak yang memiliki cukup kekuasaan.

[Baca: Pilkada DKI Tidak Rasional?]

Adapun ketika opini publik dianggap penting dalam menentukan arah dari suatu putusan hukum, sifat dari opini publik ini juga tidak terukur (non-numerik). Walaupun masalah ini dapat diatasi dengan diadakannya sistem voting untuk menentukan pandangan mayoritas, dalam kebanyakan kasus solusi ini tidak praktikal dari sisi biaya, operasional, dan waktu untuk dapat diimplementasikan.

Maka dari itu, keahlian dari para pakar menjadi penting untuk dapat menentukan arah dari suatu putusan yang terlepas dari sekedar pandangan awam saja. Inilah mengapa sistem peradilan dan hakim memiliki domain dalam menentukan putusan suatu kasus dengan berpedoman kepada hukum yang berlaku, fakta-fakta persidangan, dan juga preseden (sejarah kasus serupa) dari kasus tersebut. Akan tetapi, dengan sistem ini, aparat hukum memiliki kewajiban lebih besar untuk menjelaskan dasar-dasar keputusannya kepada publik agar tetap tercipta suatu sistem checks & balances yang baik.

Jadi, apakah menurut anda putusan hukum harus berkiblat pada opini publik ataukah lebih bijak bagi kita untuk menyerahkan urusan ini pada pakarnya?

Tentang Penulis

Aditya Aulia Wibowo

Aditya Aulia Wibowo adalah CEO & Co-Founder dari Jurnal Kebenaran. Aditya yang lulus dengan gelar Bachelor of Social Science in Economics (Hons) memiliki rasa ingin tahu yang besar dalam mekanisme pengambilan keputusan dari kaca mata Behavioral Economics. Aditya percaya bahwa pemahaman tertinggi terhadap suatu isu datang dalam bentuk empati, dan oleh karenanya Aditya menghargai proses diskusi terbuka.