Hoaks dan Demokrasi di Era Digital

Pilkada serentak di 171 daerah menyebabkan tahun ini disebut tahun politik. Dalam era baru munculnya revolusi industri 4.0, pemilu sebagai perhelatan demokrasi tidak terlepas dari pengaruh teknologi digital. Penulis sangat yakin bahwa peta kompetisi dalam pilkada kali ini sangat bergantung pada akses masyarakat terhadap media sosial dan kecerdasan tim sukses berkampanye di dalamnya.

Berkembangnya internet menjadi berkat bagi demokratisasi di banyak negara. Gerakan 20 Februari 2011 oleh kaum muda Maroko yang menuntut demokratisasi pemerintahan dengan mencari 19.000 dukungan di Facebook adalah salah satu contoh (Source: Kompas). Di Indonesia, media sosial berperan penting dalam kampanye pilpres 2014 yang dimenangkan Jokowi-Jusuf Kalla. Melalui jejaring internet yang menyebar luas dan menjangkau setiap lapisan masyarakat, demokrasi yang mengusung panji partisipasi demos dalam heterogenitas menjadi hidup.

Dalam Politicizing Digital Space: Theory, The Internet, and Renewing Democracy (2017), Trevor G. Smith menunjukkan bahwa teknologi internet merupakan alat penting dalam merevitalisasi politik yang sudah berada pada titik ‘poor reputation of politics’ (wajah politik yang sudah terlanjur buruk di mata masyarakat). Menurut Smith, poor politics tidak mustahil direvitalisasi menjadi lebih partisipatoris dan agonistik dengan menempatkannya dalam kawasan online. Empat pilar yang penting dalam proses ini adalah ruang publik, subjek, partisipasi, dan konfrontasi ide-ide. Keempatnya berada dalam ketegangan antara politik dan anti-politik, di mana anti-politik dibatasi sebagai mekanisme menyingkirkan kekuatan bidang politik, subjek politik, partisipasi, atau konfrontasi ide dengan modus membekukan seseorang pada struktur kamar gelap politik (Süß, 2017).

Smith tentu tidak sedang bermimpi. Pengalaman globalisasi teknologi informatika hari ini mengharuskan bidang politik ditempatkan secara virtual jika tidak mau menjadi ajang kuno yang tidak diminati. Interaksi manusia yang begitu dekat di ruang maya menjanjikan interaksi politik yang lebih bercorak demokratis dengan penampilan heterogen dan kaya akan ide-ide. Di ruang maya, subjek politik dibebaskan dari kendala identitas nyata yang kadang membatasi pergerakan politiknya.

Problem demokrasi

Idealisme Trevor Smith mengenai digitalisasi politik sampai hari ini tidak berjalan semestinya. Ia lupa bahwa kasus Trump di AS dan kampanye Brexit di Inggris menjadi preseden buruk digitalisasi politik. Kemenangan Trump dan peristiwa Brexit (keluarnya Inggris dari Uni Eropa) memiliki kesamaan dalam hal keterkecohan masyarakat dalam mengambil pilihan yang dilandasi oleh informasi-informasi yang menyesatkan, penggiringan sentimen publik berdasarkan keyakinan emosional ketimbang faktual (Irwansyah, dalam IndoProgress.com). Di Indonesia, hal serupa mementahkan teori Smith. Digitalisasi politik demokrasi memang menjadi kemendesakan dalam situasi dunia kini, tetapi dengan itu ia tidak meninggalkan jejak yang serba baik.

Pertama, ‘pos-truth’ atau akrobat politik pasca kebenaran dalam bentuk fake news dan hoaks menggambarkan situasi demokrasi virtual. Dalam ruang maya, setiap binatang politik memamerkan perannya sebagai narasumber setiap informasi untuk setiap orang. Sayangnya, hoaks-hoaks yang tersebar tampil di layar virtual masyarakat yang belum beranjak dari mental emosional menuju mental rasional. Hoaks adalah wujud demokrasi yang kebablasan, ketika jungkir balik nilai-nilai terjadi di mana-mana, kebohongan menjadi kebenaran dan kebenaran menjadi kebohongan. Bahkan kebohongan seringkali tampil secara lebih menarik dan meyakinkan ketimbang kebenaran yang sebenarnya. Kebohongan tampil sebagai kebenaran palsu yang mudah dipercaya, apalagi oleh masyarakat emosional di Indonesia.

Kedua, hoaks menjadi senjata ampuh dalam praktik demokrasi elektoral untuk melumpuhkan kekuatan lawan politik. Terungkapnya sindikat penyebar konten kebencian di internet bernama Saracen menjadi bukti bahwa digitalisasi demokrasi menjadi petaka bagi bangsa yang sedang dalam kebiadaban politik (Source: Tempo). Persaingan tidak sehat dilancarkan melalui fasilitas internet yang secepat kilat akan menyebarkan hoaks-hoaks kebencian ke tengah masyarakat pemilih. Bahkan, tidak berhenti pada konteks elektoral, kebencian akan senantiasa direproduksi melalui internet untuk membangun stereotip dan selanjutnya kekerasan bagi suatu kelompok masyarakat.

Artikel Kompas Hoax
Salah satu artikel Kompas yang diubah dan disebar luaskan melalui media sosial (Source: Kompas)

Mencerdaskan demokrasi digital

Dalam lanskap masyarakat kontemporer, kita dapat mengidentifikasi eskalasi hoaks karena beberapa sebab. Pertama masyarakat yang bermental serba instan (easy going mentality) tidak suka membaca berita secara kritis. Mental instan menyebabkan masyarakat malas mencari kebenaran, membuat verifikasi atau falsifikasi atas berita-berita yang diterima. Akibatnya, suatu berita mudah diterima begitu saja lalu memengaruhi pandangan mereka tentang sesuatu, seseorang, atau kelompok etnis/agama tertentu. Hal ini amat berbahaya mengingat cerapa berita yang tidak kritis dapat menimbulkan fundamentalisme dan kekerasan pada taraf tertentu. Kedua, pesatnya perkembangan teknologi informatika yang tidak dibarengi oleh kecerdasan masyarakat pengguna. Masyarakat pengguna hanya menjadi konsumen produk teknologi sehingga instrumen tersebut tidak menimbulkan sikap sebagai warga negara (citizen) yang berwawasan toleransi. Dalam persoalan ini, kajian pemikiran filsafat postmodernisme dapat menjadi bumerang, bahwa kebenaran bersifat plural, ada di mana-mana. Jika tidak didalami secara serius, pemahaman yang dangkal akan menyebabkan salah kaprah perdagangan legitimasi filsafat pada soal penyebaran hoaks.

Oleh karena itu, kita membutuhkan pencerdasan demokrasi digital. Demokrasi digital merupakan keharusan di era digital. Jika tidak, politik hanya akan menjadi mainan usang yang tidak lagi dihiraukan generasi milenial yang sedang berkembang saat ini. Menurut data wearesocial.com, tahun 2016, dari 259 juta populasi di Indonesia, 88 juta warga adalah pengguna internet aktif, dan dari 88 juta tersebut, sebanyak 79 juta adalah pengguna aktif media sosial (Source: Kompas). “Post-truth” (era krisis kebenaran) dan hoaks yang menjadi petaka bagi demokrasi digital mestinya tidak menjadi halangan berarti bagi materialisasi ide digitalisasi ini. Oleh karena itu, demokrasi digital memerlukan pencerdasan. Dalam hal ini, pencerdasan demokrasi adalah identik dengan pencerdasan subjek politik demokrasi.

Pertama, hoaks menjadi viral bukan hanya karena pesonanya, melainkan juga karena para penikmatnya tidak rasional. Penikmat hoaks seringkali adalah masyarakat yang tidak memiliki budaya literasi. Maka, pencerdasan demokrasi digital dapat dilakukan dengan menumbuhkan budaya literasi di kalangan masyarakat. Budaya literasi mengajarkan kebiasaan membaca yang membantu masyarakat mencerna berita-berita secara kritis dan rasional. Literasi mengajarkan semangat untuk melakukan verifikasi atas berita dengan membaca berbagai macam sumber sampai akhirnya mendapat sumber yang terpercaya dan memuaskan. Lebih jauh, budaya baca akan membantu penikmat berita melakukan bedah ideologis atas teks berita untuk mengetahui muatan politik di belakang teks yang mau disampaikan. Dalam hal ini, secara praktis, pengadaan perpustakaan bagi masyarakat luas harus menjadi perhatian bersama. Selain itu, melawan petaka demokrasi di ruang maya dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan ruang tersebut dengan apa yang dikenal sebagai literasi digital. Membaca pun dapat dilakukan secara digital.

Kedua, tugas pemerintah mengawasi peredaran hoaks dapat dilakukan dengan memperketat basis hukum. Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi langkah penting di Indonesia. Peraturan mengenai proses penyidikan yang semakin ketat pada Pasal 43 dan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah bagi penyebar konten kebencian pada Pasal 45 diharapkan mampu menjaga kawasan cyber dari distorsi. Pengawasan ketat pihak keamanan mesti ditingkatkan pada musim pemilu.

Referensi:

Süß, Rahel (2017). Reflections on Trevor G. Smith’s” Politicizing Digital Space: Theory, the Internet, and Renewing Democracy”. tripleC: Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society15(2), 866-871.

Tentang Penulis

Anno Susabun

Anno Susabun, dilahirkan di Mano, Manggarai Timur, Flores, NTT. Menamatkan pendidikan dasar di SDI Pelus Ara tahun 2009 dan pendidikan menengah di SMP dan SMA Seminari Pius XII Kisol tahun 2015. Kini sedang menjalani studi filsafat di STFK Ledalero, Flores, NTT dan aktif di Kelompok Diskusi Centro John Paul II Ritapiret. Menggemari diskursus-diskursus kritis, terutama tentang demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Seringkali menulis opini di Flores Pos, Pos Kupang, Bernas Jogja, Youth Proactive, Floresa.co, Votntt.com, dll. Menjadi pemenang ketiga pada lomba menulis makalah CLEAR di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok (November 2016) dan juara II Lomba Menulis Essay yang diselenggarakan oleh Departemen Sosiologi UGM Yogyakarta dan Asia Foundation (Agustus 2017).