“Jurus Mabuk” Hak Angket DPR

“Tok… tok… tok…”, bunyi palu yang diketokkan Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR, seraya menandai disetujuinya usulan DPR untuk melaksanakan hak angketnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sontak ruangan sidang Paripurna menjadi ricuh dengan suara fraksi Gerindra, PKB, dan PDIP yang interupsinya tidak digubris oleh Fahri Hamzah (Source: detik.com) yang seolah ingin cepat-cepat menetapkan keputusan bahwa DPR memiliki hak untuk menyelidiki KPK.

Pernyataan Ketua Komisi III DPR

Ketua Komisi III DPR dan anggota Pansus hak angket KPK, Bambang Soesatyo sendiri mengaku dalam kolom yang ditulisnya untuk detik.com bahwasanya usulan hak angket ini digulirkan karena adanya indikasi keluarnya KPK dari rambu-rambu perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Bambang juga menambahi bahwa DPR menilai KPK tidak profesional dan elegan dalam menangani informasi penyelidikan yang berakhir dengan pembocoran informasi ke media-media tertentu dan juga penyampaian informasi yang kurang baik ke publik.

Bukan hanya itu, Bambang mengaku bahwa hak angket ini penting adanya karena carut-marut yang hadir dalam organisasi KPK. Bambang menganggap bahwa terdapat disharmoni di dalam badan KPK di mana terdapat suatu satuan kerja yang menganggap dirinya paling berjasa dan meremehkan divisi lainnya. Sikap ini juga menjurus ke arah insubordinasi kepada ketua KPK yang terbukti dengan frekuensi bergantinya ketua KPK yang cukup cepat.

Bambang menambahi bahwa upaya ini pada akhirnya adalah merupakan upaya untuk menguatkan KPK sehingga KPK menjadi badan yang kredibel dan taat azas (Source: detik.com).

Walaupun alasan yang diutarakan oleh Bambang terkesan wajar dalam keadaan biasa, akan tetapi rasanya sulit untuk menampik adanya konflik kepentingan antara KPK dan DPR sehingga timbul isu ini.

Hak Angket Kepada KPK Cacat Hukum?

Pertama, mari kita menelisik lebih jauh apa yang dimaksud dengan hak angket DPR. Menurut Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3):

Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh DPR yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ruang lingkup undang-undang di atas, maka seharusnya KPK tidak termasuk ruang lingkup dari hak angket yang hanya terkait dengan pemerintah. Lakso Anindito, seorang pegawai KPK, mengutarakan bahwa objek yang dapat dilakukan hak angket adalah pemerintah, artinya, presiden, wakil presiden dan jajaran di bawahnya, bukan lembaga-lembaga lain yang memiliki posisi yang khusus di Negara Indonesia (Source: BBC).

Donal Fariz yang merupakan peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mengatakan bahwa rapat paripurna di mana usulan hak angket itu disetujui juga tidak sah. Ini dikarenakan jumlah anggota DPR RI yang hadir tidak memenuhi ketentuan UU MD3 yaitu 50% plus satu orang.

[Baca: e-KTP: eh, Ketipu]

Suasana Rapat Paripurna DPR
Suasana saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3). (Source: tirto.id)

Donal juga menambahkan bahwa dalih Fahri Hamzah bahwa sebagian besar fraksi sudah setuju juga tidak dapat dipegang sebagai pedoman. Pasalnya, perundang-undangan mengatur bahwa persetujuan hak angket harus disetujui oleh setengah anggota DPR RI, sedangkan yang hadir di sidang Paripurna pada saat itu tidak lebih dari setengah seperti dapat dilihat dalam video. Donal menegaskan bahwa daftar hadir tidak dapat menjadi acuan yang pasti dalam penentuan kuorum karena dapat dipalsukan (Source: Tribun News).

Dalam pelaksanaan hak angketnya, DPR juga dianggap tidak etis dan melecehkan pengadilan. Entah apa yang dipikirkan oleh mereka, anggota Pansus hak angket KPK mendatangi 473 narapidana, di mana 403 di antaranya merupakan narapidana kasus korupsi, di Lapas Sukamiskin pada tanggal 6 Juli 2017 lalu. Masinton Pasaribu yang merupakan anggota pansus dari fraksi PDIP mengatakan bahwa kedatangan mereka adalah untuk mencek dan ricek kejanggalan prosedur pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan ketika para napi masih ditangani oleh KPK.

Sayangnya, kunjungan ini menarik perhatian Asep Iwan Iriawan yang merupakan mantan hakim dan juga pengamat hukum pidana. Menurut Asep, kunjungan ini tidak etis dan tidak berdasarkan pengetahuan hukum yang baik. Esensi dari kunjungan ini sebenarnya sudah ditangani bagi setiap napi dalam proses praperadilan. Dengan diambilnya tindakan ini, DPR dianggap telah meragukan kinerja pengadilan Indonesia dan bukan KPK (Source: BBC).

Jurus Mabuk

Sepertinya tidak mungkin bila wakil-wakil rakyat kita yang meluncurkan hak angket tidak mengetahui detail di dalam paparan di atas. DPR seakan berjalan gontai sembari melayangkan pukulan acak yang bukan hanya menghantam KPK, tetapi juga pengadilan Indonesia. DPR juga terkesan “lupa” akan batas-batas wewenangnya. Pada akhirnya, publik menjadi menanyakan itikad di balik hak angket yang dibalut kedok penguatan KPK. Terlebih lagi, isu pengadaan hak angket ini terkesan begitu dekat waktunya dengan pencabutan keterangan  Miryam dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi kasus e-KTP, dan juga penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan (Source: Kompas).

[Baca: Sang Pejuang KPK, Novel Baswedan]

Tentu kita tidak bisa asal menunjukkan jari kepada pihak manapun. Tapi setidak-tidaknya, tidak bisa dipungkiri bahwa telah muncul suatu opini publik ketika mereka disuguhi dengan drama antara KPK yang menerjang sebagian besar Komisi III DPR dengan isu e-KTP yang kemudian diikuti dengan digulirkannya hak angket oleh DPR kepada KPK.  Sebuah kebetulan? Anda sendiri yang menentukan.

Tentang Penulis

Aditya Aulia Wibowo

Aditya Aulia Wibowo adalah CEO & Co-Founder dari Jurnal Kebenaran. Aditya yang lulus dengan gelar Bachelor of Social Science in Economics (Hons) memiliki rasa ingin tahu yang besar dalam mekanisme pengambilan keputusan dari kaca mata Behavioral Economics. Aditya percaya bahwa pemahaman tertinggi terhadap suatu isu datang dalam bentuk empati, dan oleh karenanya Aditya menghargai proses diskusi terbuka.