Membongkar Latar Belakang Aksi 212 yang Berbau Politis

(21/02/2017) Lautan massa berbaju putih membanjiri gedung MPR/DPR RI yang terletak di Jl. Gatot Subroto, Jakarta. Aksi yang  dimotori oleh Forum Umat Islam (FUI) ini membawa misi untuk meyakinkan pemerintah agar menon-aktifkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang sudah menyandang status terdakwa (Source: Kompas) dalam kasus penistaan agama yang proses pengadilannya sedang berlangsung.

source: SINDOnews

[Baca: Terbaru! Ahli Bahasa Perkara Penistaan Agama Menetapkan Penggunaan Kata “Pakai” Tidak Berpengaruh Pada Arti Kalimat]

Duduk Perkara

Kembalinya Ahok setelah cuti kampanyenya yang berakhir pada Sabtu, 11 Februari 2017 ternyata membawa banyak kontroversi. Pemerintah dianggap sudah melakukan akrobat hukum karena tidak menonaktifkan Ahok yang statusnya sudah terdakwa.

Dasar dari tudingan ini adalah Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 di mana telah diatur bahwa Pemerintah Daerah mengatur bahwa Kepala Daerah yang telah menjadi terdakwa dalam suatu tuntutan hukum harus dinonaktifkan sementara. Salah satu hukum yang juga memberatkan Ahok adalah UU Nomor 23 Tahun 2014, di mana dikatakan bahwa kepala daerah yang didakwa dengan ancaman hukuman lima tahun harus diberhentikan.

[Baca: Ahok Dicalonkan Sebagai Penerima Penghargaan Nobel, Pantaskah?]

Status gubernur aktif yang disandang Ahok ini lantas mengundang reaksi dari berbagai pihak dan terutama lawan politik Ahok. ACTA (Advokat Cinta Tanah Air) melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 13 Februari 2017 lalu untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan penonaktifan Ahok terkait dengan statusnya dalam kasus alegasi penistaan agama (Source: Detik). Fraksi oposisi pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat juga dengan serempak mengajukan hak angket untuk menonaktifkan Ahok (Source: Tempo) walaupun keputusan ini menuai banyak opini negatif dari publik dan partai pendukung pemerintah karena sifatnya yang dianggap menurunkan martabat anggota dewan.

Advokat Cinta Tanah Air

Mengapa Ahok Tidak Diberhentikan?

Dikutip dari situs Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Source: Kemendagri), Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa seenaknya  memberhentikan Ahok dari posisi yang disandangnya sekarang. Pasalnya, menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perda, kepala daerah akan diberhentikan sementara dari posisinya tanpa melalui usulan DPRD apabila dia diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Sedangkan Ahok sekarang didakwa dengan 2 pasal berbeda yaitu pasal 156 dan 156A yang memiliki ancaman hukuman yang tidak sama.

Pasal 156 memiliki masa maksimal hukuman selama 4 tahun, sedangkan pasal 156A memiliki masa hukuman paling lama 5 tahun. Mendagri menyatakan selama Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum memastikan pasal mana yang akan menjadi tuntutannya ke Ahok, maka pemerintah tidak bisa memberhentikannya begitu saja. Tjahjo menegaskan bahwa beliau akan bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan ini ke presiden RI. Menurutnya, sikap ini sudah mengikuti Undang-Undang yang berlaku dengan mengedepankan praduga tak bersalah yang dijunjung oleh hukum Indonesia.

Source: Kompas

Aksi 212 Sarat Akan Bau Politis

Tidak seperti aksi 411, 112, dan 2 Desember sebelumnya, ada hal yang berbeda apabila kita menelisik lebih jauh komposisi massa yang berkumpul pada aksi 212 kali ini. Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah terlihat absen dari gerakan pada hari Selasa ini. Rais Aam yang merupakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Ma’aruf Amin selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak turut andil dalam gerakan 212, dan menambahkan bahwa gerakan ini sifatnya politis. Hal seirama juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Helmy Faishal Zaini (Source: BBC).

[Baca: Habieb Rizieq Dijerumuskan, Upaya Pemerintah Meredam Suara Islam?]
FPI yang juga biasanya sangat vokal dalam gerakan-gerakan seperti ini juga mengaku tidak mengikuti aksi kali ini secara lembaga sebagaimana disampaikan oleh Kapitra Ampera selaku pengacara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (Source: Detik). Akan tetapi, Habib Rizieq sendiri terlihat hadir dalam aksi yang berlangsung siang tadi.

Habib Rizieq
Source: Batam Post

 

Tentang Penulis

Aditya Aulia Wibowo

Aditya Aulia Wibowo adalah CEO & Co-Founder dari Jurnal Kebenaran. Aditya yang lulus dengan gelar Bachelor of Social Science in Economics (Hons) memiliki rasa ingin tahu yang besar dalam mekanisme pengambilan keputusan dari kaca mata Behavioral Economics. Aditya percaya bahwa pemahaman tertinggi terhadap suatu isu datang dalam bentuk empati, dan oleh karenanya Aditya menghargai proses diskusi terbuka.