Pilkada DKI: Refleksi Demokrasi Indonesia

Setelah proses panjang dan melelahkan, akhirnya usailah Pilkada DKI Jakarta 2017. Pilkada yang menjadi isu divisif di tengah masyarakat ini menjadi sebuah sarana untuk menguji konstitusi dan kebhinnekaan Indonesia.

Penduduk ibu kota disuguhi sebuah soal yang dengan tajam menelisik sejauh apa kajian mereka tentang esensi dari sebuah sistem yang bernama demokrasi. Hasilnya? Tidaklah hitam putih.

Paska pemungutan suara yang berlangsung tanggal 19 April 2017 lalu, beberapa orang bergerilya di media sosial untuk menyuarakan kekecewaannya akan kalahnya Ahok-Djarot menurut hasil quick count (Source: Liputan 6). Tak jarang sentimen-sentimen yang mengatakan bahwa Jakarta tunduk pada isu SARA dan semacamnya mencuat. Akan tetapi, narasi-narasi yang mengatakan bahwa hasil dari Pikada DKI adalah bentuk supremasi dari politik identitas di Indonesia sepertinya sedikit terlalu prematur untuk divoniskan kepada demokrasi Indonesia yang masih muda ini.

Tweet beberapa netizen pasca kekalahan Ahok (Source: Twitter)

 

Rapor DKI

Seperti layaknya banyak hal, demokrasi tidak dapat dilihat sebagai sebuah hal yang mutlak. Sistem demokrasi suatu Negara pada hakikatnya selalu berdiri pada suatu titik di sebuah garis spektrum, baik itu spektrum tingkat liberalisme maupun umur.

Berbicara tentang Indonesia, kita dapat melihat sebuah gambaran demokrasi muda yang penuh dengan potensial. Tapi cukupkah potensial itu setelah kita melihat bagaimana perangkat dan sistem demokrasi kita menjalani sebuah tes baru-baru ini?

1. Nilai Hitam

Di satu sisi, model demokrasi di Indonesia sering dijadikan dunia barat sebagai kiblat bagaimana demokrasi dan Islam dapat berjalan bersampingan (Source: Wall Street Journal). Indonesia menjadi sebuah bukti yang mematahkan pandangan dunia barat bahwa dunia Islam bersinonim dengan konflik, sebuah pandangan yang cukup umum bila kita melihat pemberitaan di ranah global. Rakyat Indonesia, khususnya warga ibu kota juga semakin mengerti mengenai hak dan kewajibannya sebagai pemilih di sebuah sistem demokrasi. Hal ini terbukti dari tingkat partisipasi Pilkada DKI Jakarta yang meningkat hingga angka 77,1% (Source: Kompas) dari hanya sekitar 64%-66% pada tahun 2012 lalu. Satu implikasi yang dapat ditarik dari sini adalah bahwa setidaknya rakyat Jakarta menjadi semakin mengerti dan percaya akan potensi dan perubahan yang dapat dibawa oleh sistem demokrasi.

Jalannya Pilkada DKI Jakarta putaran ke 2 juga dapat dibilang berlangsung dengan tenang dan aman bila mengingat bahwa telah beredar isu tamasya Al-Maidah setelah diundurnya pembacaan tuntutan kasus alegasi penistaan agama yang menyangkut Basuki Tjahaya Purnama.

2. Nilai Merah

Di sisi lain, ada sebuah ketimpangan dalam evaluasi beberapa warga Negara Indonesia terhadap demokrasi. Masih segar di ingatan penulis bagaimana banyak rakyat Indonesia yang menunjukkan kegembiraan di akun sosial medianya ketika Sadiq Khan, seorang muslim, memenangkan kontestasi posisi mayor kota London yang mayoritas warganya beragama Kristen (Source: BBC). Lantas banyak yang mengatakan bahwa dalam memimpin pemerintahan, keahlianlah yang harusnya menjadi kriteria utama dalam memilih. Sayangnya, ketika kejadian ini dibalik dan dibawa ke konteks Pilkada Indonesia, sepertinya banyak orang yang lupa akan sentimennya sendiri. Tentunya analogi ini dapat dipatahkan dengan gampang apabila Ahok sebagai paslon inkumben memiliki track record yang buruk. Akan tetapi, berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa mayoritas warga Jakarta puas dengan kepemimpinan dan keahlian Ahok, hingga dia mendapatkan approval rating sekitar 70%.

[Baca: Pilkada DKI Tidak Rasional?]

Pesta demokrasi DKI pada awalnya sempat menunjukkan proses pendewasaan yang menggembirakan. Debat paslon di putaran pertama terlihat jauh lebih aktif daripada debat-debat pilkada maupun pemilu di Indonesia sebelumnya. Lempar dan uji gagasan juga terlihat lebih baik, melihat para paslon tidak ragu untuk menjual ide-idenya dan berkontes gagasan dengan paslon lain. Tapi entah bagaimana momentum ini semakin redup semakin hari. Isu-isu seputar SARA bermunculan, entah itu larangan menyolatkan pendukung salah satu paslon, gerakan masif di jalanan yang membawa atribut-atribut berbau SARA, hingga juga keputusan salah satu paslon untuk berafiliasi dengan salah satu ormas keagamaan garis keras yang menuai kontroversi.

Hasil hitung cepat Pilkada DKI putaran kedua (Source: Detik.com)

 

Menelaah Kembali Pilihan Sendiri

Sekarang setelah proses Pilkada sudah berakhir, ada baiknya kita mengambil waktu sejenak untuk mengevaluasi pilihan kita pada Pilkada kemarin. Latihan mental ini tentunya penting sebagai proses pendewasaan diri kita dalam menyongsong proses demokrasi yang akan terus kita temui di masa yang akan datang.

1. Pemilih Ahok-Djarot

Ahok usai memilih bersama keluarga 19 April 2017 (Source: mmc.tirto.id)

Mungkin umumnya pendukung Ahok-Djarot merasa bahwa penilaiannya bersifat objektif. Tetapi  tidak ada salahnya bagi anda untuk kembali melihat lebih dalam daripada alasan anda untuk memilih pasangan ini. Apakah pilihan anda seutuhnya berlandaskan alasan-alasan logis dan terukur seperti kompetensi dan prestasi? Ataukah mungkin ada juga sentimen negatif yang terpendam terhadap paslon beragama muslim? Terutama bila anda adalah pemilih non-muslim.

Temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan bahwa 91,3% pemilih non-muslim memilih Ahok-Djarot dan hanya 5,7% memilih Anies-Sandi dalam Pilkada putaran ke 2 Jakarta (Source: Kompas TV) . Sebagai seorang pendukung, kemungkinan besar anda pasti mengatakan bahwa penilaian anda logis dan objektif. Akan tetapi, bila kita melihat sejarah Pilkada Indonesia, peta pemilih Ahok-Djarot, dan profil dari Anies-Sandi, sepertinya masih ada variabel yang kurang dalam menjelaskan ketimpangan angka yang sangat signifikan ini.

Bila kita melihat peta pemilih Ahok-Djarot, kita dapat menemukan bahwa mayoritas pendukungnya adalah kalangan menengah ke atas (Source: Detik.com). Sedangkan bila kita melihat profil dari Anies-Sandi, di mana Anies memiliki gelar PhD dengan emfasis di bidang pendidikan, dan Sandi yang memiliki andil dan koneksi luar biasa di perekonomian RI, maka seharusnya kita dapat melihat persebaran pendukung yang lebih merata pada segmen pemilih non-muslim. Ini dikarenakan profil Anies-Sandi pada umumnya dapat menarik perhatian kalangan menengah ke atas bila kita melihat sejarah Pilkada DKI dan Pemilu di Indonesia (Kecuali bila seluruh pendukung non-muslim ada di skenario yang sangat tidak mungkin di mana mereka semua jatuh ke kategori menengah ke bawah).

Dan perlu diingat, tidak dapat dipungkiri bahwa Anies-Sandi juga secara objektif adalah pasangan yang sangat solid dengan latar belakang yang baik. Dari sisi keahlian, Anies dan Sandi terlihat dapat melengkapi satu sama lain, terlebih lagi dalam area edukasi, infrastruktur, dan ekonomi yang mana semuanya integral dalam memimpin daerah. Maka, apakah angka 91,3% itu dapat terjustifikasi?Dan dapatkah anda mengatakan bahwa pendukung Anies-Sandi semuanya termakan isu SARA? Anda sendiri yang menentukan.

2. Pemilih Anies-Sandi

Pose Anies usai memilih pada Pilkada putaran kedua (Source: Kompas)

Pemilih Anies-Sandi tentunya tidak dapat mengelak bila dikatakan bahwa pilihannya memiliki pertimbangan agama dan ras. Ini terbukti dari survei-survei sebelumnya yang menunjukkan korelasi antara approval rate Ahok dan elektabilitasnya yang tidak berbanding lurus.

Banyak juga opini yang mengatakan bahwa Ahok tidak pantas memimpin daerah karena tutur katanya yang tidak baik. Akan tetapi ada baiknya bila pendukung Anies-Sandi membuat sebuah perandaian di benaknya. Apakah pilihan anda akan berubah bila Ahok beragama Islam? Akankah pandangan anda terhadap Ahok akan berubah bila Ahok beragama Islam? Dan bila anda tidak menyukai Ahok, tetapi mengagumi kepemimpinan Risma, walikota Surabaya yang juga terkenal bertangan besi, bukankah itu sebuah kontradiksi terhadap pandangan anda bahwa orang yang bermulut keras tidak pantas memimpin rakyat? Akhirnya, apakah yang anda rasakan bila ada seorang tokoh muslim kompeten di luar sana yang terhenti niat baiknya untuk mengabdi pada negaranya tetapi tersandung masalah SARA?

Sebuah Pelajaran

Akhirnya, walaupun Pilkada DKI Jakarta jauh dari sempurna, ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari proses berdemokrasi ini.

Pertama, isu SARA di Indonesia adalah sebuah isu yang riil. Selama ini sering kali rakyat Indonesia menyembunyikan masalah ini seperti debu di bawah karpet. Toleransi bukanlah “Udah untung tokonya  ga gue jarah” atau “Udah untung mereka ga kita usir”. Mungkin saatnya kita membuang kata toleransi dan menggunakan kata “merayakan perbedaan”, di mana kita saling menghormati dan bahkan mencintai perbedaan latar belakang yang ada di setiap lapisan dan segmen masyarakat. Kabar baiknya, studi yang sama dari LSI juga menunjukkan bahwa 37,2% pemilih muslim memilih Ahok-Djarot (Source: Kompas TV). Walaupun masih jauh dari ideal bila mengingat survei kinerja, angka 37,2% cukup signifikan dan dapat menjadi sebuah batu fondasi untuk Indonesia yang lebih inklusif ke depannya.

Kedua, edukasi dan empati adalah masalah besar bagi Indonesia. Adalah sebuah hal umum bahwa edukasi dikatakan sebagai prasyarat dari demokrasi (Acemoglu et al., 2005). Tanpa edukasi dan sistem persekolahan yang baik, maka sistem demokrasi akan menemui hambatan dalam merumuskan keputusan terbaik dari masyarakat tersebut. Artikel ini sama sekali tidak mengatakan bahwa Anies-Sandi adalah pilihan yang salah. Yang dimaksud dengan masalah di sini adalah bagaimana kedua kubu pendukung tidak dapat melihat pandangan dan alasan dari kubu lainnya untuk menetapkan pilihannya. Indonesia memiliki tugas yang sangat berat ke depannya untuk mendewasakan dan mengedukasi rakyatnya. Bukan semata-mata demi demokrasinya saja, tapi karena demokrasi yang baik akan membawa hasil yang terbaik untuk masyarakat itu secara umum.


Referensi:

Acemoglu, Daron et al. “From Education To Democracy?”. The American Economic Review 95.2 (2005): 44-49.

Tentang Penulis

Aditya Aulia Wibowo

Aditya Aulia Wibowo adalah CEO & Co-Founder dari Jurnal Kebenaran. Aditya yang lulus dengan gelar Bachelor of Social Science in Economics (Hons) memiliki rasa ingin tahu yang besar dalam mekanisme pengambilan keputusan dari kaca mata Behavioral Economics. Aditya percaya bahwa pemahaman tertinggi terhadap suatu isu datang dalam bentuk empati, dan oleh karenanya Aditya menghargai proses diskusi terbuka.