Rangkuman: Dibom Nuklir Antasari, SBY Menyalahkan Jokowi

Indonesia digegerkan dengan konferensi pers Antasari Azhar pada 14 Februari 2017. Bukan surat cinta yang dihantar Antasari pada hari Valentine ini, beliau malah mengirimkan surat pengaduan ke Bareskrim Polda Metro Jaya. Bukan main-main, laporan mengenai kejanggalan-kejanggalan pada bukti-bukti hukum pada kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, direktur Putra Rajawali Banjaran, sekitar 8 tahun silam ini membawa-bawa nama Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan CEO dari MNC Group, Hari Tanoe.

Recap Kejadian

Antasari Azhar diangkat sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2007. Karir Antasari di KPK bisa dibilang penuh gebrakan di mana Antasari dengan berani membongkar kasus-kasus high profile seperti keterlibatan jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani yang terkait dengan penyuapan kasus BLBI Syamsul Nursalim (Source: Kompas) . Tidak hanya berhenti di sana, sang mantan ketua KPK ini juga memiliki nyali untuk mengumumkan Aulia Pohan yang merupakan besan Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudoyono, sebagai tersangka kasus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) pada tanggal 29 Oktober 2008 (Source: Kompas).

Tak berselang lama setelah penahanan Aulia Pohan pada 27 November 2008, Masyarakat kembali dihebohkan oleh berita mengenai Antasari. Akan tetapi, alih-alih dihebohkan oleh sepak terjang Antasari, kali ini nama beliau mencuat dalam kasus penembakan Nasrudin Zulkarnaen pada 14 Maret 2009. Antasari kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Mei 2009 dan divonis hukuman penjara 18 tahun  pada pada tanggal 11 Februari 2010 setelah proses persidangan yang panjang dan penuh drama.

Bom Nuklir Antasari ke SBY

Fast forward ke tahun 2016, Antasari mengajukan grasi ke Presiden Djoko Widodo pada tanggal 8 Agustus yang terus dilanjutkan prosesnya walaupun beliau sudah berstatus bebas bersyarat pada bulan November. Presiden Jokowi lalu langsung memproses permohonan tersebut dan meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Permohonan tersebut kemudian disetujui Presiden Jokowi dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres) yang diteken pada bulan Januari 2017.

source: thejak.co

Anggapan bahwa badai telah berlalu ternyata adalah naif sifatnya. Selang 2 bulan, Antasari menjatuhkan bom di siang bolong ke SBY dalam bentuk pelaporan kejanggalan kasusnya ke Bareskrim pada hari Selasa, 14 Februari 2017. Pelaporan yang tepat satu hari sebelum pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta di mana anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, akan bersaing memperebutkan kursi DKI 1 inipun tak pelik menimbulkan reaksi keras dari SBY.

[ Baca: Analisa Skenario Pilkada: Ahok Kalah di Putaran ke-2 ]

Di dalam konferensi persnya, Antasari mengungkapkan bahwa beliau melaporkan setidaknya 2 keanehan yang terjadi pada kasusnya. Yang pertama adalah SMS palsu yang memberatkan Antasari pada proses pengadilannya dulu. Yang kedua adalah Elsa dan Jeffri yang merupakan saksi palsu yang dihadirkan pada sidangnya. Antasari mengaku bahwa beliau tidak kenal sama sekali dengan orang bernama Elsa dan Jeffri ini.

Ditanyakan mengenai siapa dalang di balik kejanggalan ini, Antasari menjatuhkan nama Cikeas (SBY)  yang tidak senang dengan perbuatan Antasari yang menjebloskan Aulia Pohan ke bui. Antasari juga menambahkan bahwa Presiden SBY berusaha mengintervensi kasus Aulia Pohan dengan mengirimkan Hari Tanoe ke rumah Antasari 2 bulan sebelum dia ditangkap. Antasari yang mengaku “Tidak takut mati” setelah menyeret nama-nama besar di Indonesia ini juga menyatakan bahwa ada upaya di mana SBY memerintahkan orang-orang di kepolisian dan pengadilan untuk mempercepat kasus Nasrudin ini dan kemudian mendakwanya.

Kemarahan SBY

SBY yang belakangan sangat vokal di akun sosmednya tidak melewatkan kesempatan ini untuk berkicau. Dalam kurang lebih 10 rentetan kicauan Twitter mantan Presiden RI ke 6 tersebut, beliau mengatakan bahwa ini merupakan sebuah fitnah keji yang dimaksudkan untuk menghancurkan nama baiknya dan elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

Bukan hanya itu, anehnya SBY juga mengatakan bahwa grasi Antasari memiliki bau politis dan laporan Antasari tersebut tidak mungkin terjadi tanpa “restu penguasa”. Sang mantan jendral inipun melakukan retaliasi dengan melaporkan Antasari balik ke polisi.

Antara Antasari, SBY, dan Istana

Sekali lagi publik dibuat terheran-heran dengan pernyataan SBY yang membawa-bawa pemerintah [baca: Jokowi] dalam kasus ini. Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto pribowo, yang buru-buru menanggapi alegasi ini menyatakan bahwa grasi tersebut sama sekali tidak berbau politis, di mana prosesnya dilakukan secara independen oleh presiden aktif Jokowi dengan meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Johan menegaskan bahwa grasi tersebut sifatnya adalah murni dari kacamata hukum.

Lantas mengapa SBY bersikeras dan berulang kali menyatakan bahwa pemerintah “berkomplot” untuk menjatuhkannya? Walaupun masih belum jelas motif di balik intervensi ini APABILA intervensi ini benar adanya, Jurnal Kebenaran telah mengumpulkan bukti-bukti adanya ketegangan hubungan antara Jokowi dan SBY dengan mengutip berbagai sumber:

  1. Infrastruktur Jokowi dan Kasus Hambalang

Pada bulan Maret 2016 lalu, SBY sempat melaksanakan safari politik Tour de Java. SBY mengkritik Jokowi yang terus menggenjot laju infrastruktur yang biayanya kemungkinan besar berasal dari pajak yang dianggap akan memperparah ekonomi Indonesia yang ekonominya sedang lesu.

Selang dua hari dari pernyataan tersebut, Jokowi menyindir SBY pada blusukan beliau ke Hambalang yang merupakan projek di era kekuasaan SBY dengan mengatakan “Sedih melihat asset Negara di proyek Hambalang mangkrak”.

Walaupun Jokowi tidak menyebutkan nama siapa-siapa pada saat itu, SBY kembali melancarkan kultwit (kuliah tweet) sepanjang 9 cuitan dengan maksud membela dirinya (Source: Kompas).

  1. Kasus HAM Munir

Pada tahun 2016 lalu Komisi Informasi Pusat mendesak pemerintah untuk memberikan transparansi mengenai hasil temuan Tim Pencari Fakta terkait dengan kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia, Munir. Yang kemudian menjadi buah bibir masyarakat adalah kemudian ketika Kementerian Sekretariat Negara mengatakan bahwa dokumen asli tersebut dipegang oleh SBY.

Jokowi juga menyatakan bahwa kasus Munir ini adalah sebuah PR yang harus diselesaikan . Kontan SBY kembali melakukan pembelaan diri dan kabinetnya dalam rangkaian kultwitnya. Pada bulan yang sama, beliau juga menjelaskan lewat Facebooknya bahwa naskah asli tersebut tidak sengaja hilang, akan tetapi salinannya akan dikirimkan ke pemerintah.

  1. Alegasi Makar dan Dihalangi Bertemu Jokowi

Menjelang Pilkada DKI, Negara diributkan dengan kasus penangkapan tokoh-tokoh yang diduga terlibat makar. Nama SBY kemudian muncul di tengah isu makar sebagai pemberi dana dan penggerak gerakan 411 pada November lalu (Source: Liputan 6) yang kemudian dibantah oleh beliau dan merupakan sebuah fitnah yang keji.

[Baca: SBY, Kicauan, dan Pertemuan]

SBY yang juga merasa disadap terkait dengan kasus persidangan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama terlihat menginginkan diadakannya pertemuan face to face dengan Jokowi untuk meluruskan permasalahan. Akan tetapi beliau mengaku bahwa ada beberapa orang di sekitar Jokowi yang menghalang-halangi dilaksanakannya pertemuan ini (Source: BBC Indonesia). Kabar terakhir mengatakan bahwa pertemuan ini akhirnya akan dilaksanakan selepas Pilkada Jakarta.

Tentang Penulis

Aditya Aulia Wibowo

Aditya Aulia Wibowo adalah CEO & Co-Founder dari Jurnal Kebenaran. Aditya yang lulus dengan gelar Bachelor of Social Science in Economics (Hons) memiliki rasa ingin tahu yang besar dalam mekanisme pengambilan keputusan dari kaca mata Behavioral Economics. Aditya percaya bahwa pemahaman tertinggi terhadap suatu isu datang dalam bentuk empati, dan oleh karenanya Aditya menghargai proses diskusi terbuka.