Rumah DP 0 Bukan Hanya Janji?

Siapa tidak ingat dengan janji fantastis gubernur dan wakil gubernnur dari DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada saat Pilkada tahun lalu. Janji Anies-Sandi untuk menyediakan hunian dengan DP Rp 0 bagi warga Jakarta sempat menjadi perbincangan panas bukan hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia.

Walaupun dulunya Bank Indonesia sempat buka suara mengenai rencana Anies-Sandi yang dianggap tidak seirama dengan prinsip loan-to-value ratio (rasio pinjaman terhadap nilai) (Source: Jakarta Globe) yang ditetapkan BI, tampaknya Anies-Sandi tetap memutuskan untuk maju dengan realisasi janji kampanye mereka dengan taktik mereka untuk dapat tetap mematuhi ketetapan BI tersebut.

Cara Anies-Sandi Mengakali Peraturan BI

Menurut Anies, proyek Rumah DP 0 ini masih dapat dilakukan dengan memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Bagi anda yang tidak familiar dengan apa yang dimaksud dengan FLPP, kita dapat mengutip pengertian FLPP dari situs Perumnas, perusahaan BUMN yang mengurus perumahan bagi masyarakat Indonesia menengah ke bawah.

KPR Sejahtera FLPP adalah kredit pemilikan rumah program kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit, terdiri dari KPR Sejahtera Tapak untuk pembelian rumah Tapak  dan KPR Sejahtera Susun untuk pembelian Rumah Susun. (Source: perumnas.co.id)

Anies mengungkapkan bahwa semua hunian DP 0 yang diprogramkannya akan menggunakan FLPP. Artinya, hunian tersebut akan dibangun dengan skema 1%, di mana jumlah tersebut akan dibayarkan pemerintah melalui APBD sehingga pembiayaan dp yang sampai ke penerima program ini adalah 0.

Akan tetapi, Lana Winayanti yang merupakan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan tidak sepenuhnya teryakinkan dengan rencana dari gubernur Jakarta tersebut. Menurutnya gagasan Anies tidaklah sesederhana itu untuk dapat diwujudkan. Pasalnya FLPP sendiri yurisdiksinya ada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan dikelola melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.

Ide Anies yang mengatakan bahwa Pemda DKI Jakarta akan membentuk Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang akan mengelola proses penerimaan dan pendaftaran untuk proyek Dp Rp 0 juga disambut pertanyaan oleh Lana. Menurut Lana Dana FLPP yand disalurkan oleh PPDPP sejatinya sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan. Semisal Pemda DKI memutuskan untuk membangun BLUD dan menggunakan FLPP, maka dasar hukumnya patut untuk dipertanyakan.

Satu poin yang sangat penting juga adalah keikutsertaan dalam program FLPP tidak serta-merta menjamin DP 1% yang Anies katakana akan dibayar oleh pemerintah. Penetapan uang muka masih akan ditentukan oleh bank pelaksana. Lana menambahkan bahwa DP 1% itu adalah strategi pemasaran dari Bank BTN dan tidak termasuk dalam program pemerintah (Source: kontan.co.id).

Penempatan Batu Pertama Klapa Village

Walaupun masalah perizinan dan hukum program DP Rp 0 ini belum sepenuhnya menemukan titik terang, Anies-Sandi tetap menjalankan proyek ini. Hari Kamis, 18 Januari 2018, Anies meletakkan batu pertama proyek Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur yang direncanakan akan menjadi hunian dengan DP Rp 0 bagi warga DKI Jakarta yang membutuhkan.

[Baca: Program “Galau” Rumah DP 0 Rupiah]

Proyek hunian dua tower ini rencananya akan menyediakan 703 unit rumah susun di tower pertamanya. Dari 703 unit tersebut, 513 unit adalah tipe 36 (2 kamar) yang berharga Rp 320 juta dan tipe 21 (1 kamar) yang akan dibandrol senilai Rp 185 juta.

Proyek yang dibangun di atas area seruas 1,4 hektare ini dikabarkan menghabiskan anggaran sekitar Rp 400 miliar, dan rencananya akan selesai dalam 1,5 tahun (Source: republika.co.id).

Klapa Village
Klapa Village, Wujud Rumah DP 0 Rupiah yang Dijanjikan Anies-Sandi (Source: Liputan 6)

Siapa yang Bisa Membeli Unit-Unit Tersebut?

Tentunya masih banyak yang ingat kontroversi yang menerjang Anies-Sandi setelah memenangkan Pilkada, di mana Anies-Sandi hijrah dari gagasan awal mereka untuk membantu warga Jakarta yang relatif kurang mampu dengan memnentukan batas kelayakan pembelian rumah hanya bagi mereka yang berpenghasilan Rp 7-10 juta per bulan (Source: Kompas).

Ditanyakan mengenai topik ini sekali lagi di Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sandi mengatakan bahwa rusun ini ditujukan untuk mereka yang berpenghasilan Rp 7 juta. Tidak begitu jelas apakah maksud dari Sandi adalah mereka yang di bawah atau di atas Rp 7 juta. Dan ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai persyaratan lengkap bagi calon pembeli hunian tersebu, Sandi hanya mengungkapkan bahwa untuk sekarang persyaratan tersebut akan diperkaya, dimatangkan, dan difinalisasikan dulu sebelum akhirnya diluncurkan (Source: Liputan 6).

Bukan Bantuan Untuk Rakyat Kecil?

Walaupun tampaknya janji kampanye dari Anies-Sandi ini mulai terelealisasi, masih ada beberapa pihak yang masih skeptis dengan program ini, terlebih lagi karena pasangan gubernur dan wakil gubernur ini belum secara lengkap membeberkan persyaratan dari pembelian unit-unit rusun dengan harga terjangkau ini.

Prasetio Edi Marsudi yang merupakan Ketua DPRD DKI Jakarta juga buka suara mengenai program hunian Dp 0 ini. Menurut Prasetio, program ini tidak dapat dikategorikan sebagai bantuan untuk rakyat kecil. Harga rumah yang dibandrol pada angka Rp 185 juta dan Rp 320 juta ini masih terbilang cukup tinggi. Prasetio juga menambahkan, cicilan untuk rusun DP 0 ini sendiri adalah Rp 1,5 juta-2,6 juta, yang berarti pendapatan minimal untuk dapat dengan cukup leluasa membayar cicilan ini adalah Rp 4,5 juta. Perlu diingat, UMR DKI Jakarta sendiri hanyalah Rp 3,6 juta (Source: Liputan 6).

Rakyat Sebagai Pemantau

Walaupun masih banyak lubang di sana-sini yang harus ditutupi oleh Anies dan Sandi agar program mereka dapat berjalan, setidaknya ada itikad cukup baik dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini untuk memenuhi janji kampanye mereka. Mungkin benar bahwa saat ini program yang dicanangkan oleh kedua pemimpin daerah ini menabrak banyak peraturan yang ada. Akan tetapi, penulis percaya bahwa peraturan ada untuk kepentingan warga di mana hukum tersebut berlaku. Ketika suatu gagasan cukup baik ditimbulkan, hukum tersebut harus cukup fleksibel untuk dapat terus berevolusi. Tentunya ini dengan catatan bahwa semua pro dan kontra dari perubahan tersebut telah diperhitungkan dengan seksama.

Untuk sementara, ada baiknya warga Jakarta untuk memberikan kesempatan bagi pemimpin mereka untuk bekerja sebaik mungkin melayani warga DKI Jakarta sesuai dengan janji mereka. Pembentukan suatu program dan peraturan bukanlah sesuatu yang dapat terjadi dalam satu malam dan tentunya memerlukan proses. Maka dari itu, sekali lagi marilah menjadi warga dan pemantau yang baik. Tentunya warga memiliki hak untuk buka suara ketika mereka merasa bahwa suatu peraturan adalah kurang tepat. Tapi untuk sekarang, marilah kita memantau dulu seperti apa solusi yang dapat dibawa oleh Anies-Sandi beserta timnya.

Tentang Penulis

Aditya Aulia Wibowo

Aditya Aulia Wibowo adalah CEO & Co-Founder dari Jurnal Kebenaran. Aditya yang lulus dengan gelar Bachelor of Social Science in Economics (Hons) memiliki rasa ingin tahu yang besar dalam mekanisme pengambilan keputusan dari kaca mata Behavioral Economics. Aditya percaya bahwa pemahaman tertinggi terhadap suatu isu datang dalam bentuk empati, dan oleh karenanya Aditya menghargai proses diskusi terbuka.