Hukum Untuk Kamar Tidur?

Menurut orang asing, orang Indonesia itu sifatnya sangat hangat dan pedulian. Namun tampaknya, kepedulian itu tidak hanya berhenti di hal-hal yang sifatnya di permukaan, tetapi juga menyangkut apa yang terjadi di dalam kamar tidur orang lain. Benar, baru-baru ini lagi-lagi rakyat Indonesia berdebat keras mengenai suatu isu, dan topik yang dibicarakan kali ini adalah tentang bagaimana mengatur apa yang dilakukan orang lain di lingkup privasi mereka, kamar tidur.

RUU KUHP Perzinahan

Kali ini yang menjad sasaran perhatian para legislator kita adalah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perzinahan. Sebenarnya munculnya isu RUU KUHP mengenai perzinahan ini tidaklah begitu tiba-tiba munculnya. Awal mula dari perbincangan mengenai perkara tidur ini dapat dibilang disebabkan oleh perdebatan seru warga Indonesia mengenai LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transexual) belakangan ini.

Menjelang akhir 2017, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) melayangkan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperluas pasal perzinahan di KUHP untuk mengikutsertakan hubungan seks di luar nikah (Pasal 284), hubungan sesama jenis (Pasal 285), dan pencabulan anak dalam konteks sesama laki-laki untuk dihilangkan batasan umurnya (Pasal 292). Permintaan ini kemudian ditolak oleh MK sebagaimana diwakilkan oleh Arief Hidayat, Ketua MK, yang membacakan putusannya pada hari Kamis 14 Desember 2017. Namun begitu, landasan putusan ini bukanlah karena MK merasa perbuatan zina di luar nikah (baik itu lawan dan sesama jenis) itu patut dilegalkan, tetapi lebih ke arah karena Mahkamah tidak memiliki wewenang untuk membuat aturan baru (Source: BBC).

Paska keputusan dari MK tersebut, diskusi di tengah-tengah masyarakat tak kurun reda. Malah dapat dibilang, diskusi-diskusi mengenai masalah LGBT di masyarakat malah menjadi semakin ramai. Pihak yang lebih menerima keberadaan kaum LGBT di tengah-tengah masyarakat Indonesia merasa bahwa putusan tersebut adalah sewajarnya, terlebih lagi mengingat Hak Asasi Manusia dari kaum LGBT. Di sisi lain, pihak yang kontra terus menegaskan bahwa keputusan dari MK bukan serta merta berarti MK mengiyakan keberadaan kaum LGBT di Indonesia, akan tetapi, pihak yang kontra ini hanya menganggap bahwa MK hanya melimpahkan tugas ini ke pihak yang seharusnya, yaitu DPR sebagai perwakilan rakyat yang tugasnya membuat hukum.

Seminggu paska pembacaan putusan dari MK tersebut, Reni Marliwanati yang merupakan Fraksi PPP di DPR sekali lagi mengklarifikasi bahwa pembuatan hukum adalah jurisdiksi dari Presiden dan DPR, dan bukan MK. Reni lebih lanjut mengatakan bahwa pada saat itu, DPR masih dalam proses perumusan perluasan RKUHP yang akan mengikutsertakan kriminalisasi LGBT.

Pihak yang Setuju RUU KUHP Perzinahan

Tentu saja ketika kita berbicara mengenai LGBT, pembicaraan mengenai agama tidak mungkin luput dari bahan diskusi. Pasalnya, agama-agama yang diakui di Indonesia dapat dibilang semuanya menolak hubungan sesama jenis.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsudin menghimbau “Jangan membuka peluang dalam produk hukum kita bagi hal yang bisa menghancurkan akhlak bangsa”. Din juga menambahkan bahwa LGBT dan zina juga tidak sesuai dengan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa (Source: CNN).

Menurut pakar hukum Tengku Nasrullah, usulan pidana LGBT sendiri tepat dalam konteks Indonesia karena norma agama di Indonesia menolak adanya LGBT dilihat dari lensa semua agama yang diakui di Indonesia. Nasrullah sendiri mengatakan apabila seorang LGBT secara psikis saja tidak dapat dikenakan pidana. Namun perilaku seksual LGBT menjadi perilaku pidana ketika dilakukan di lingkungan masyarakat dengan norma agama yang kuat. Yang menarik dari argumen Nasrullah adalah kemuadian dia menyebutkan bahwa apabila masyarakat Indonesia sendiri bersikap permisif, tentu saja LGBT bisa saja menjadi bukan masalah, karena hukum di Indonesia sendiri bukanlah hukum Islam (Source: republika.co.id).

Dari sisi kesehatan, dokter di Indonesia juga berpedoman pada PPDGJ III (Pedoman dan Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa yang mengkategorikan gay, lesbian, dan biseksual sebagai Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan juga transgender sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) (Source: BBC). Mungkin karena dari ini jugalah muncul persepsi di masyarakat bahwa LGBT adalah semacam penyakit yang dapat menular dan ditularkan, sehingga masyarakat menjadi sangat was-was dan menaikkan kewaspadaannya terhadap isu LGBT.

IDAHOT
International Day Against Homophobia, Biphobia, and Transphobia (IDAHOT) (Source: BBC)

Pihak yang Menentang RUU KUHP Perzinahan

Di sisi lain, banyak juga pihak yang merasa perluasan RUU KUHP perzinahan sudah memasuki ranah privasi yang seharusnya lepas dari pantauan pembuat hukum. Lebih jauh lagi, terlepas dari apakah seseorang setuju dengan LGBT atau tidak, Hak Asasi Manusia harus dijunjung dan diberikan bagi setiap orang, tidak peduli orientasi seksualnya. Apabila RUU tersebut disahkan, pihak yang menolak kaum LGBT seakan diberikan “lisensi” untuk mempersekusi dan menghakimi kaum LGBT. Hal ini tentunya tidak diinginkan karena sangat berpotensial menimbulkan perselisihan, intimidasi, dan juga diskriminasi di dalam masyarakat. Bentuk-bentuk intimidasi dan diskriminasi ini bisa datang dalam banyak bentuk, baik itu kesempatan mencari kerja, menerima jasa kesehatan, ataupun lain sebagainya, yang artinya Hak Asasi Manusia dari kaum LGBT akan menjadi sangat terancam apabila RUU ini benar direalisasikan.

Bukan hanya itu, aturan-aturan baru yang ditambahkan oleh RUU ini juga “menembak” bukan hanya kaum LGBT tetapi juga pihak-pihak lain karena tafsiran RUU ini yang begitu dapat dibelok-belokkan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Yang menjadi sorotan penolak perluasan ini adalah bagaimana RUU tersebut masuk ke dalam delik aduan, yang artinya apabila hukum ini diperlakukan, kemungkinan persekusi internal di masyarakat kemudian menjadi semakin besar. Yang ditakutkan adalah orang-orang akan kemudian berlomba-lomba menjadi polisi moral dan kemudian melakukan penggerebekan ataupun hal-hal invasif lainnya atas nama moral walaupun tanpa bukti yang jelas. Terlebih lagi, dengan perluasan arti zina yang mengikutsertakan hubungan seks di luar nikah dan “kumpul kebo”, muncul juga kemungkinan korban perkosaan, anak, pasangan yang menikah secara adat, pasangan nikah siri, maupun pasangan poligami menjadi terkriminalisasi (Source: BBC). Juga tidak tertutup kemungkinan bahwa hukum ini dapat digunakan untuk menyerang orang lain.

Dan untuk menjawab pernyataan perserikatan dokter psikiatri Indonesia yang mengatakan bahwa LGBT adalah suatu bentuk gangguan mental/kejiwaan, standar internasional sebenarnya sudah sejak lama menyatakan bahwa homoseksualitas sendiri bukanlah suatu gangguan jiwa di tahun 1987 sebagaimana tertulis dalam DSM-III-R yang merupakan panduan klasifikasi gangguan kejiwaan di Amerika dan banyak negara lainnya. Tentunya keputusan ini juga datangnya bukanlah dengan gampang, melainkan dengan riset dan eksperimen panjang yang akhirnya menemukan secara empiris bahwa tidak ada penurunan kualitas hidup bagi kaum LGBT dan tidak ada perbedaan signifikan dalam kesehatan mental kaum homoseksual dengan heteroseksual (Source: Behavioural Sciences).

Sebagai klarifikasi bagi kalian yang beranggapan bahwa “menormalkan” LGBT juga berarti “menormalkan” pedofilia, tentu saja kedua hal ini tidak dapat disamakan. Hal ini karena faktor consent ada di antara kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu hubungan LGBT yang sehat. Sedangkan faktor consent tidak bisa didapatkan dari anak kecil yang belum memiliki cukup pengalaman dan pengetahuan untuk menentukan sikap dalam kasus pedofilia.

Hukum Sebagai Refleksi Masyarakat atau Hukum Sebagai Pedoman?

Akhirnya, hukum Indonesia kembali menghadapi ujian sulit di mana hukum harus sejalan dengan nilai-nilai di dalam masyarakatnya, tetapi di lain sisi hukum juga harus dapat menjadi pedoman yang menuntuk masyarakatnya untuk mengambil langkah yang lebih jauh lagi. Tapi yang pasti, ketika kita berbicara tentang hukum, wajar rasanya apabila kita memiliki ekspektasi bahwa hukum akan selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Jelas, isu LGBT bukanlah bahan yang dapat dengan mudah mengawinkan norma masyarakat dengan HAM. Akan tetapi, ketika isu LGBT yang dibicarakan bahkan bukanlah dalam konteks legalisasi pernikahan yang wajar membawa perhatian besar karena akan merambah ke persepsi intisari keluarga, struktur catatan sipil dan administrasi kenegaraan, rasanya kurang tepat apabila hubungan antara kedua orang yang saling memiliki consent harus diatur negara. Hal ini lebih dikuatkan lagi apabila apapun yang dilakukan orang tersebut dilakukan secara privat. Jadi, apakah menurut anda urusan kamar harus diatur negara?

Tentang Penulis

Aditya Aulia Wibowo

Aditya Aulia Wibowo adalah CEO & Co-Founder dari Jurnal Kebenaran. Aditya yang lulus dengan gelar Bachelor of Social Science in Economics (Hons) memiliki rasa ingin tahu yang besar dalam mekanisme pengambilan keputusan dari kaca mata Behavioral Economics. Aditya percaya bahwa pemahaman tertinggi terhadap suatu isu datang dalam bentuk empati, dan oleh karenanya Aditya menghargai proses diskusi terbuka.