Indonesia Punya Masalah Rape Culture

Indonesia punya masalah tentang rape culture. Benar, rape culture. Tapi sebelum kamu salah sangka, rape culture bukan berarti budaya memperkosa. Rape culture adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat ataupun lingkungan yang terkesan menyepelekan tindak pelecehan seksual (Source: Oxford Dictionaries). Bukan hanya itu, masyarakat yang terbilang memiliki masalah dengan rape culture memiliki tendensi untuk malah menyalahkan korban atau sering disebut juga dengan istilah victim blaming.

“Ok, sekarang gue ngerti definisinya rape culture. Tapi masa lu bilang orang Indonesia menganggap tindak pelecehan seksual biasa aja? Itu buktinya para pemerkosa pada dipenjara kok di Indonesia.” Kamu tidak salah, memang benar bahwa Indonesia jelas menghukum pelaku pemerkosaan. Akan tetapi, ketika kita berbicara mengenai pelecehan seksual secara umum dan bagaimana masyarakat memperlakukan korban dari pelecehan seksual tersebut, jelas masih banyak yang perlu dibenahi.

Pelecehan Seksual Itu Apa Sih?

Akan sangat sulit bila kita harus menuliskan satu-satu apa saja yang termasuk di dalam perbuatan pelecehan seksual. Akan tetapi, secara garis besar, tindakan pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang terkait dengan seks yang sifatnya tidak diinginkan, baik itu secara verbal ataupun fisik (Source: United Nations). Bila kita merujuk pada definisi ini, maka panggilan iseng seperti “Neng, kok sendirian aja? Mau abang temenin ga?”, maupun tatapan yang sifatnya mesum juga dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Jenis-jenis pelecehan seksual menurut PBB (UN)

Pelecehan Seksual di Indonesia

Sayangnya, celetukan-celetukan iseng seperti yang dituliskan di atas entah kenapa terbilang sangat lumrah di Indonesia. Para pelaku pelecehan seksual tipe ini selalu berdalih bahwa mereka hanya iseng, tanpa memiliki motif jahat di belakangnya. Akan tetapi, konsekuensi di balik perbuatan ini cukup besar. Banyak wanita Indonesia yang merasa tidak aman untuk berjalan di jalanan Indoneisa karena banyaknya orang-orang iseng yang memanggil-manggil mereka. Ketika mobilitas para wanita di Indonesia terancam dan terkurangi, maka berarti Hak Asasi Manusia wanita Indonesia juga telah dilanggar.

Untuk membuktikan nosi ini, Kate Walton, kontributor dari Coconuts Jakarta, membuat sebuah eksperimen sosial. Kate yang sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun memutuskan untuk membuat cuitan di akun Twitternya setiap kali dia mengalami tindak pelecehan seksual. Kate yang berjalan hanya 35 menit dari rumahnya di dekat Pasar Mayestik di Jakarta Selatan hingga Plaza Senayan ternyata mengalami pelecehan seksual sebanyak 13 kali dari 15 laki-laki. Jenis-jenis pelecehan tersebut termasuk celetukan iseng, siulan, pujian cantik dari suami orang, dan juga permintaan nomor telpon tanpa adanya pengenalan yang sopan. Sayangnya, pengalaman ini tidak jarang dialami oleh Kate yang bahkan pernah dipegang dadanya oleh oknum bermotor yang tidak dikenal (Source: coconuts.co).

Sebagian dari pelecehan seksual yang dialami Kate Walton

Victim Blaming

Yang lebih memprihatinkan, walaupun terdapat banyak kasus serupa, sangat jarang pelaku pelecehan seksual dikenai sanksi. Sebuah survei oleh Lentera Sintas Indonesia dan Change.org menemukan bahwa  6,5% dari total 25.213 responden mereka mengaku pernah diperkosa. Akan tetapi, 93% dari mereka tidak melaporkan tindakan kriminal ini ke polisi. Alasan terbesar dari mengapa para korban menutupi kejadian ini adalah karena mereka takut akan stigma sosial yang akan mereka dapatkan dari masyarakat (Source: Reuters).

Temuan ini sedikit banyak menunjukkan bagaimana budaya patriarki masih mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Di suatu Negara (Indonesia) yang tidak mengakui adanya tindak kriminal pemerkosaan dalam pernikahan, dapat dilihat suatu pesan yang tersirat, “Bahwa wanita memiliki posisi di bawah laki-laki”. Entah bagaimana logikanya, seorang wanita seakan-akan menjadi milik suaminya ketika mereka sudah menikah sehingga suami memiliki hak (secara hukum) untuk menyalurkan nafsu kelaminnya kepada istrinya tanpa persetujuan sang istri.

Bukan hanya itu, ada pandangan seakan-akan bahwa hal terpenting dari seorang wanita adalah keperawanannya. Stigma sosial yang sering harus dihadapi korban pelecehan seksual adalah bahwa dia sudah “kotor”, sehingga dia tidak memiliki masa depan lagi. Perasaan serupa dihadapi oleh RS, seorang wanita yang berumur 34 tahun. Ketika masih berumur 14 tahun, RS dicekoki obat-obatan oleh om-om berumur 33 tahun yang kemudian memperkosanya. RS yang merasa tidak suci lagi sempat mencoba bunuh diri karena beban mental yang dihadapinya. Parahnya lagi, keluarganya malah menikahkan dia dengan pemerkosanya dengan alasan “Takut mencegah aib” (Source: Jawapos).

Cerita-cerita seperti ini jelas menunjukkan seberapa timpangnya tingkat kesetaraan antara wanita dan pria di Indonesia. Ketika kita berbicara tentang pria, tidak aka nada yang bertanya apakah seorang pria itu perjaka atau tidak. Akan tetapi, ketika fokusnya adalah ke wanita, entah mengapa menjadi penting untuk mengetahui status keperawanannya ketika dia mau menikah, masuk sekolah, hingga mendaftar kerja.

Sudah saatnya masyarakat kita berhenti memperlakukan wanita seperti warga kelas dua. Wanita dan pria memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan sosial. Tidak ada satupun wanita yang “meminta” untuk diperkosa ataupun sengaja “mengundang” perbuatan iseng dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Bahkan bila kita berbicara mengenai suatu situasi yang lebih ekstrim, “Tidak ada satu orangpun yang berhak untuk melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain, bahkan apabila orang tersebut telanjang bulat di jalanan”. Alasannya juga sama dengan mengapa seseorang tidak boleh mencuri uang orang lain walaupun dompet orang tersebut ada di depan mata, dan tidak ada saksi di sekitarnya.

Sudah saatnya Indonesia mengadopsi “kesetaraan gender”

Sudah saatnya juga Indonesia berhenti menganggap bahwa perbincangan tentang seks adalah hal yang tabu. Indonesia benar-benar memerlukan pendidikan seks dan gender di sekolah-sekolah yang baik untuk menghindari pemahaman salah yang mungkin timbul dalam benak generasi mudanya. Percayalah, tidak ada hal baik yang akan muncul hanya dari menutup-nutupi suatu masalah dan bukannya membicarakan dan mengatasinya.

Tentang Penulis

Aditya Aulia Wibowo

Aditya Aulia Wibowo adalah CEO & Co-Founder dari Jurnal Kebenaran. Aditya yang lulus dengan gelar Bachelor of Social Science in Economics (Hons) memiliki rasa ingin tahu yang besar dalam mekanisme pengambilan keputusan dari kaca mata Behavioral Economics. Aditya percaya bahwa pemahaman tertinggi terhadap suatu isu datang dalam bentuk empati, dan oleh karenanya Aditya menghargai proses diskusi terbuka.