Mengapa Seharusnya Rizieq Tidak Bersalah

Mungkin banyak yang berpikir bahwa akhirnya Rizieq kena batunya juga. Setelah dulunya FPI yang dikepalai oleh Rizieq Shihab gembar-gembor untuk menjebloskan Ariel Peterpan ke penjara atas kasus video panas Ariel dengan Luna Maya dan Cut Tari, sekarang malah Rizieqlah yang tersandung kasus yang serupa.

UU Pornografi di Indonesia vs Rizieq Shihab

Dengan tanpa ampun orang-orang meminta Rizieq dipenjara dengan menggunakan tuntutan-tuntutan yang sama dengan yang digunakan FPI terhadap Ariel sekitar 7 tahun silam. Tidak peduli siapa yang menyebarkan, yang penting aktor di dalamnya harus dihukum. “Zina tetap zina”, apabila kita mengutip protes FPI pada tahun 2010 lalu (Source: Tempo)

Demo FPI
Demo FPI untuk Kasus Pornografi Ariel-Luna-Cut Tari (Source: Tempo)

Tentunya anda pasti masih ingat bahwa Undang-Undang pornografi di Indonesia kerap mendapatkan penolakan karena dianggap mengekang kebebasan dalam berkarya dan cenderung mengkriminalisasi perempuan dan anak (Source: BBC). Yang lebih parahnya, hukum tersebut juga dianggap ambigu sehingga gampang dimanipulasi dan dimanfaatkan untuk menyerang pihak yang mungkin tidak disenangi oleh pihak-pihak tertentu. Anehnya, tiba-tiba orang dengan cepat menyatakan setuju terhadap hukum ini ketika hukum tersebut melibatkan Rizieq Shihab yang memang kerap menimbulkan sentimen kuat dari publik.

Penulis setuju apabila Rizieq mungkin dapat dikatakan bersalah apabila kita berbicara mengenai ucapannya yang dianggap menodai Pancasila (Source: detik.com). Akan tetapi, penulis akan mengambil posisi yang berbeda apabila kita berbicara mengenai status tersangka Rizieq dalam kasus pornografi yang menimpanya sekarang. Rasanya tidak adil apabila Rizieq dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pornografi yang bahkan buktinya saja kurang jelas.

1. Masalah Privasi

Terlepas dari kewajiban moral Riziq Shihab sebagai ketua ormas agama di Indonesia, sex chat yang disangkakan dilakukan oleh Riziq dan Firza Husein sifatnya adalah personal dan dalam lingkup privasi mereka.

Terlebih lagi, bukti-bukti yang sekarang tersebar sama sekali tidak menunjukkan muka Rizieq di dalam suatu situasi yang dapat dianggap “panas”. Cuplikan-cuplikan percakapan antara Rizieq Shihab dan Firza Husein yang sejauh ini beredar bahkan sama sekali tidak menunjukkan gambar Rizieq di dalamnya.

Dan sekali lagi, bahkan bila pada akhirnya ditemukan gambar seronok yang menyangkut Rizieq dan percakapan tersebut terbukti autentik, tetap saja tidak seharusnya Rizieq menjadi tersangka kasus pornografi. Ini karena foto tersebut dikirimkan di antara dua orang dewasa dengan dilandasi rasa suka sama suka, dan dilakukan secara private.

Privasi adalah Hak Individu (Source: pixabay.com)

2. Yang Bersalah Adalah Pengunggahnya

Mari kita menarik paralel dengan kasus yang menimpa Ariel pada tahun 2010 lalu. Banyak pihak yang merasa tidak adil apabila Ariel harus dihukum karena koleksi video pribadinya yang dimaksudkan untuk konsumsi pribadi.
Ketika Ariel dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara, jujur saja keputusan Ketua Majelis Hakim kasus tersebut terbilang lumayan absurd. Bagaimana tidak, Hakim menganggap bahwa Ariel bersalah karena tidak hati-hati dan sembrono dalam menyimpan video tersebut di dalam hard disk pribadinya. Sedangkan Reza Rizaldy yang terbukti menyebarkan video tersebut hanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan (Source: viva.co.id).

[Baca: Haruskah Hukum Mengikuti Opini Publik?]

Bila Hakim mengatakan bahwa Ariel bersalah karena video tersebut telah meresahkan rakyat Indonesia, maka seharusnya Reza Rizaldy yang dihukum karena telah dengan sengaja menyebarkan sebuah material bersifat pribadi yang bukan seharusnya menjadi konsumsi publik.

Dengan adanya preseden tersebut, besar kemungkinan bahwa Rizieq juga akan dinyatakan bersalah secara hukum di bawah UU pornografi. Akan tetapi, secara objektif tidak adil rasanya bila Rizieq dijadikan tersangka kasus pornografi padahal bukan dia yang mengunggah percakapan tersebut ke dunia maya.

3. Tapi Indonesia Memiliki Hukum Tentang Perselingkuhan (?)

Pertama-tama, Indonesia sendiri tidak memiliki hukum yang khusus mengatur tentang masalah perselingkuhan. Akan tetapi Indonesia sendiri memiliki ketentuan mengenai perbuatan zina yang diatur dalam Pasal 284 KUHP (Source: reformasikuhp.org). Walaupun adanya hukum yang mengatur tentang perbuatan zina juga terbilang aneh untuk Negara yang basisnya secara konstitusi bukan agama, mari kita tidak bicara tentang itu dan menganalisa apakah Rizieq sendiri dapat dijerat dengan hukum ini.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa hukum ini dapat dibawa ke ruang lingkup perselingkuhan dengan catatan terjadi persetubuhan antara pihak yang kawin dengan orang lain selain pasangannya dalam pernikahan. Persetubuhan tersebut juga harus dilandasi dengan rasa suka sama suka untuk dapat dikatakan sebagai sebuah perselingkuhan. Bila kita merujuk pada kasus sex chat rizieq, tidak terdapat bukti bahwa Rizieq dan Firza melakukan kontak fisik secara langsung.

Hukum mengenai pengaduan kasus zina ini juga termasuk dalam delik aduan. Artinya, kasus tersebut tidak akan diproses selama tidak ada aduan dari pihak istri, suami, ataupun pihak ketiga yang terlibat dalam tindakan tersebut. Sejauh ini, istri dari Rizieq Shihab tidak pernah melaporkan Rizieq sebagai terduga dalam kasus zina. Lalu apakah mungkin Firza yang melaporkan Rizieq? Rasanya tidak juga, karena Pasal 284 menyatakan bahwa tuntutan akan berlaku bagi kedua pihak yang melakukan zina, yang mana artinya Firza juga akan ikut tertuntut apabila dia menuntut Rizieq.

selingkuh
Ilustrasi Hukum Perselingkuhan (Source: suaradewata.com)

 

Membedakan Sentimen Pribadi dan Logika dalam Menyimak Suatu Isu

Sudah saatnya rakyat Indonesia melangkah lebih maju dalam proses berpikirnya terhadap suatu isu. Anda tidak bisa menolak suatu isu yang berseberangan dengan pandangan anda di suatu waktu, dan mendukungnya di lain hari ketika isu tersebut merugikan pihak yang mungkin kurang anda senangi.

Ketika kita menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik, maka kita tidak boleh plin-plan dalam menentukan pijakan kita. Bukan juga ini berarti kita tidak boleh mengubah pandangan kita setelah dihadirkannya bukti dan data baru. Akan tetetapi, perubahan tersebut tidak boleh ada hanya karena hal tersebut tiba-tiba menguntungkan kita atau mengisi ego kita. Objektivitas dan kemampuan untuk berpikir kritis adalah sebuah landasan yang sangat penting untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil dan kondusif.

Akhir kata, marilah kita menjadi roda perubahan bagi Indonesia. Adalah tugas kita untuk senantiasa mengarahkan Indonesia ke masa depan yang lebih baik, walau terkadang prosesnya tidak selalu menyenangkan untuk kita. Mari kita kita selalu berpikir kritis dan objektif, dan menggunakan informasi di sekitar kita dengan bijak.

Tentang Penulis

Levina Ranisari

Levina Ranisari adalah Head of Graphic Design untuk Jurnal Kebenaran. Merupakan pekerja full-time di sebuah perusahaan alat-alat perminyakan, dan "pengamat" paruh waktu untuk beragam bidang, mulai dari olah raga, sains, hingga politik. Keterlibatan Levina dalam tim JK merupakan bentuk penyaluran semangat terhadap opini mendidik yang objektif dan dilandasi oleh pemahaman mendalam terhadap fakta yang ada.